Survei Sebut Mayoritas Mahasiswa Tak Setuju Pilkada Serentak Digelar
Kamis, 22 Oktober 2020 - 10:07 WIB
Dia mengatakan, mereka yang tidak peduli memilih alasan bahwa pilkada hanya menghasilkan pemimpin dari keluarga itu-itu saja (36,4%), diikuti alasan malas (27,3%), alasan lebih baik berada di rumah sehingga aman dari tertular Covid-19 dan kecewa dengan politik sama-sama mencapai 18,2%.
Dia mengatakan, survei ini juga mengungkapkan bahwa mayoritas mahasiswa menjawab tidak setuju Pilkada diselenggarakan. Jumlah yang tidak setuju mencapai 74,6% sedangkan yang setuju pilkada tetap dilaksanakan hanya 25,4 %.
Algooth mengatakan, ada lima alasan mereka tidak setuju Pilkada serentak digelar. Yakni Pilkada akan memperbesar kasus Covid-19 (58,5%), kesehatan masyarakat lebih penting dari Pilkada (28,3%), kekhawatiran turunnya partisipasi masyarakat karena takut tertular korona (8,2%), Pilkada hanya alat bagi anak Jokowi dan Ma'ruf Amin (3,8%) dan pemerintah daerah tetap dapat berjalan dengan pejabat sementara (1,3%).(Baca juga: Diterima Amerika Serikat, Prabowo Diyakini Bisa Jadi Presiden 2024 )
Mahasiswa yang disurvei juga memberikan saran lain untuk penundaan Pilkada. Yakni pelaksanaan Pilkada diundur hingga vaksinasi nasional tuntas dilaksanakan (81,8%), perluasan wewenang bagi pejabat hingga Pilkada serentak dilakukan (14,5%) dan ada juga yang menyarankan Pilkada serentak ditunda hingga tahun 2024 (3,8%).
Sementara bagi mereka yang setuju Pilkada serentak dilaksanakan, ujar Algooth, karena Pilkada memberikan kepastian adanya pemimpin daerah (37%), menjaga hak konstitusi pemilih (35,2%). merupakan keputusan pemerintah (24,1%) dan penundaan Pilkada akan menyebabkan hilangnya anggaran pilkada (3,7%).
"Mereka menyarankan Pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan sanksi yang keras sebanyak 87 %. Lalu 7,4% menyarankan kampanye daring dan dilakukan di wilayah yang bebas Covid sebanyak (5,4%)," lanjutnya.
Dia mengatakan, survei ini juga mengungkapkan bahwa mayoritas mahasiswa menjawab tidak setuju Pilkada diselenggarakan. Jumlah yang tidak setuju mencapai 74,6% sedangkan yang setuju pilkada tetap dilaksanakan hanya 25,4 %.
Algooth mengatakan, ada lima alasan mereka tidak setuju Pilkada serentak digelar. Yakni Pilkada akan memperbesar kasus Covid-19 (58,5%), kesehatan masyarakat lebih penting dari Pilkada (28,3%), kekhawatiran turunnya partisipasi masyarakat karena takut tertular korona (8,2%), Pilkada hanya alat bagi anak Jokowi dan Ma'ruf Amin (3,8%) dan pemerintah daerah tetap dapat berjalan dengan pejabat sementara (1,3%).(Baca juga: Diterima Amerika Serikat, Prabowo Diyakini Bisa Jadi Presiden 2024 )
Mahasiswa yang disurvei juga memberikan saran lain untuk penundaan Pilkada. Yakni pelaksanaan Pilkada diundur hingga vaksinasi nasional tuntas dilaksanakan (81,8%), perluasan wewenang bagi pejabat hingga Pilkada serentak dilakukan (14,5%) dan ada juga yang menyarankan Pilkada serentak ditunda hingga tahun 2024 (3,8%).
Sementara bagi mereka yang setuju Pilkada serentak dilaksanakan, ujar Algooth, karena Pilkada memberikan kepastian adanya pemimpin daerah (37%), menjaga hak konstitusi pemilih (35,2%). merupakan keputusan pemerintah (24,1%) dan penundaan Pilkada akan menyebabkan hilangnya anggaran pilkada (3,7%).
"Mereka menyarankan Pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan sanksi yang keras sebanyak 87 %. Lalu 7,4% menyarankan kampanye daring dan dilakukan di wilayah yang bebas Covid sebanyak (5,4%)," lanjutnya.
Lihat Juga :