KSP Diminta Bangun Komunikasi Publik yang Dialogis
Kamis, 22 Oktober 2020 - 07:55 WIB
JAKARTA - Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam menyarankan Kantor Staf Presiden (KSP) ke depan bisa membangun komunikasi publik yang persuasif dan dialogis. Hal tersebut dikatakan Arif menyikapi pernyataan Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko yang mengakui komunikasi publik pemerintah sangat buruk ketika menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja .
Bahkan, Moeldoko mengungkapkan semua jajaran kabinet ditegur Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Soal pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang semua ditegur Presiden, terutama perihal jeleknya komunikasi publik tentu itu bisa dalam beberapa sisi," ujar Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Pertama, kata Arif, teguran Presiden Jokowi tersebut merupakan evaluasi pimpinan pada bawahan. "Sehingga teguran Presiden bisa dibaca sebagai peringatan pada bawahan, termasuk Pak Moeldoko," ungkap Arif. ( )
Kedua, Arif berpendapat, pernyataan bahwa KSP mau memperbaiki komunikasi publik pemerintah tentu karena institusi itu merupakan lembaga setingkat menteri yang salah satu tugasnya sebagai juru bicara pemerintah. Artinya, lanjut dia, Moeldoko menyadari lembaga yang dipimpin perlu berbenah sehingga komunikasi publik pemerintah ke depan bisa lebih baik lagi.
"Sebagai masukan, KSP ke depan perlu membangun komunikasi publik yang persuasif dan dialogis, bukan malah mengeluarkan pernyataan-pernyatan yang memicu kontroversial," katanya.( )
Lihat Juga: Menelaah Perlawanan Warga Dago Elos Bandung dalam Perspektif Teori Manajemen Konflik Komunikasi
Bahkan, Moeldoko mengungkapkan semua jajaran kabinet ditegur Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Soal pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang semua ditegur Presiden, terutama perihal jeleknya komunikasi publik tentu itu bisa dalam beberapa sisi," ujar Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Pertama, kata Arif, teguran Presiden Jokowi tersebut merupakan evaluasi pimpinan pada bawahan. "Sehingga teguran Presiden bisa dibaca sebagai peringatan pada bawahan, termasuk Pak Moeldoko," ungkap Arif. ( )
Kedua, Arif berpendapat, pernyataan bahwa KSP mau memperbaiki komunikasi publik pemerintah tentu karena institusi itu merupakan lembaga setingkat menteri yang salah satu tugasnya sebagai juru bicara pemerintah. Artinya, lanjut dia, Moeldoko menyadari lembaga yang dipimpin perlu berbenah sehingga komunikasi publik pemerintah ke depan bisa lebih baik lagi.
"Sebagai masukan, KSP ke depan perlu membangun komunikasi publik yang persuasif dan dialogis, bukan malah mengeluarkan pernyataan-pernyatan yang memicu kontroversial," katanya.( )
Lihat Juga: Menelaah Perlawanan Warga Dago Elos Bandung dalam Perspektif Teori Manajemen Konflik Komunikasi
(abd)
tulis komentar anda