TGPF Intan Jaya Selesai Tugas, Pulihkan Kepercayaan Papua Pada Negara
Selasa, 20 Oktober 2020 - 15:18 WIB
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya Papua sudah menyelesaikan investigasi lapangan terkait beberapa kasus penembakan yang terjadi pada September lalu. FOTO/DOK.KEMENKO POLHUKAM
JAKARTA - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya Papua sudah menyelesaikan investigasi lapangan terkait beberapa kasus penembakan yang terjadi pada September lalu. Para tokoh Papua yang dilibatkan menjadi anggota TGPF, mengatakan upaya yang mereka lakukan telah menyeluruh.
Anggota TGPF dari unsur Tokoh Pemuda Papua, Victor Abraham Abaidata menuturkan, hal-hal yang dilakukan oleh TGPF di Papua merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan Papua dan memulihkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah itu sendiri.
"Pendekatan pembangunan terhadap manusia itu jauh lebih penting. Sehingga apa yang dilakukan oleh TGPF adalah bagian dari pintu masuk untuk memulihkan keadaan Papua, untuk memulihkan kembali kepercayaan orang Papua terhadap negara, terhadap pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020). ( )
Sementara itu, anggota TGPF lainnya, Tokoh Agama Intan Jaya, Pendeta Henok Bagau, menilai upaya pengungkapan fakta seperti yang dilakukan akan membuat warga Papua semakin percaya kepada pemerintah pusat. Di dalam tim investigasi, Henok mengaku bekerja sama baik dengan unsur TNI, Polri, dan BIN, yang sedikit pun tidak membatasi dirinya untuk bersuara.
"Ini merupakan satu terobosan dalam sejarah masyarakat Papua. Kami melihat bahwa tim yang dibentuk benar-benar independen, tidak berpihak pada siapa pun dan sungguh-sungguh mengikuti hati nurani dan fakta yang ada," katanya.
Kemudian, Sekjen Dewan Presidium Papua, Taha Alhamid mengaku senang dengan cara kerja dan hasil-hasil yang dicapai oleh tim. Taha yang juga adalah tokoh Muslim Papua pun mengapresiasi unsur TNI di dalam tim, di mana tokoh-tokoh Papua bisa duduk berdampingan dan saling percaya kepada aparat keamanan. ( )
Di kesempatan yang sama, mantan Duta Besar Indonesia di PBB, Makarim Wibisono menilai arti strategis upaya pemerintah ini dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, cara penyelesaian yang dilakukan akan mampu memperbaiki nama Indonesia di bidang HAM, ditambah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam tim dipercaya publik.
"Masyarakat merasa atau melihat bahwa pelanggaran HAM itu sebagai luka bangsa. Jadi adanya usaha dari pemerintah untuk membentuk TGPF menunjukan itikad dari pemerintah untuk memperjelas masalahnya itu," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, TGPF akan menyerahkan hasil temuan investigasi lapangan pada Rabu, 21 Oktober 2020. Penyerahan itu mundur dua hari dari yang telah ditentukan yakni, Senin (19/10/2020).
Ketua TGPF Benny Mamoto menuturkan, penyerahan hasil investigasi diundur lantaran pertimbangan jadwal Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang padat.
"Baru saja kami mendapatkan informasi dan jadwal dari Sesmenko Polhukam, bahwa tim diagendakan untuk bertemu Pak Menko pada hari Rabu lusa untuk menyerahkan hasil investigasi lapangan oleh TGPF Intan Jaya," katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin (19/10/2020).
Anggota TGPF dari unsur Tokoh Pemuda Papua, Victor Abraham Abaidata menuturkan, hal-hal yang dilakukan oleh TGPF di Papua merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan Papua dan memulihkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah itu sendiri.
"Pendekatan pembangunan terhadap manusia itu jauh lebih penting. Sehingga apa yang dilakukan oleh TGPF adalah bagian dari pintu masuk untuk memulihkan keadaan Papua, untuk memulihkan kembali kepercayaan orang Papua terhadap negara, terhadap pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020). ( )
Sementara itu, anggota TGPF lainnya, Tokoh Agama Intan Jaya, Pendeta Henok Bagau, menilai upaya pengungkapan fakta seperti yang dilakukan akan membuat warga Papua semakin percaya kepada pemerintah pusat. Di dalam tim investigasi, Henok mengaku bekerja sama baik dengan unsur TNI, Polri, dan BIN, yang sedikit pun tidak membatasi dirinya untuk bersuara.
"Ini merupakan satu terobosan dalam sejarah masyarakat Papua. Kami melihat bahwa tim yang dibentuk benar-benar independen, tidak berpihak pada siapa pun dan sungguh-sungguh mengikuti hati nurani dan fakta yang ada," katanya.
Kemudian, Sekjen Dewan Presidium Papua, Taha Alhamid mengaku senang dengan cara kerja dan hasil-hasil yang dicapai oleh tim. Taha yang juga adalah tokoh Muslim Papua pun mengapresiasi unsur TNI di dalam tim, di mana tokoh-tokoh Papua bisa duduk berdampingan dan saling percaya kepada aparat keamanan. ( )
Di kesempatan yang sama, mantan Duta Besar Indonesia di PBB, Makarim Wibisono menilai arti strategis upaya pemerintah ini dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, cara penyelesaian yang dilakukan akan mampu memperbaiki nama Indonesia di bidang HAM, ditambah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam tim dipercaya publik.
"Masyarakat merasa atau melihat bahwa pelanggaran HAM itu sebagai luka bangsa. Jadi adanya usaha dari pemerintah untuk membentuk TGPF menunjukan itikad dari pemerintah untuk memperjelas masalahnya itu," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, TGPF akan menyerahkan hasil temuan investigasi lapangan pada Rabu, 21 Oktober 2020. Penyerahan itu mundur dua hari dari yang telah ditentukan yakni, Senin (19/10/2020).
Ketua TGPF Benny Mamoto menuturkan, penyerahan hasil investigasi diundur lantaran pertimbangan jadwal Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang padat.
"Baru saja kami mendapatkan informasi dan jadwal dari Sesmenko Polhukam, bahwa tim diagendakan untuk bertemu Pak Menko pada hari Rabu lusa untuk menyerahkan hasil investigasi lapangan oleh TGPF Intan Jaya," katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin (19/10/2020).
(abd)
tulis komentar anda