KKP Koordinasi dengan Kementerian Lain Terkait Video ABK Indonesia
Kamis, 07 Mei 2020 - 10:57 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai pihak menindaklanjuti video pelarungan jenazah ABK Indonesia di laut. Foto/Istimewa
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti ramainya pemberitaan soal video pelarungan jenazah Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Korea. (Baca juga: GP Ansor Kutuk Pelarungan 3 ABK Indonesia di Kapal China ke Laut Lepas)
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), termasuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk memastikan kebenaran video yang sempat viral di media sosial kemarin. (Baca juga: Video: WNI Kerja Bak Budak di Kapal China, Meninggal Dibuang di Laut)
"Kita telah berkoordinasi. Termasuk mengenai dugaan adanya eksploitasi terhadap ABK kita (Indonesia)," kata Menteri Edhy di Jakarta, dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Kamis (7/5/2020).
Mengenai pelarungan jenazah ABK di laut atau burial at sea, Menteri Edhy menjelaskan, hal tersebut dimungkinkan dengan berbagai persyaratan mengacu pada aturan kelautan Organisasi Buruh Internasional atau ILO.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), termasuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk memastikan kebenaran video yang sempat viral di media sosial kemarin. (Baca juga: Video: WNI Kerja Bak Budak di Kapal China, Meninggal Dibuang di Laut)
"Kita telah berkoordinasi. Termasuk mengenai dugaan adanya eksploitasi terhadap ABK kita (Indonesia)," kata Menteri Edhy di Jakarta, dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Kamis (7/5/2020).
Mengenai pelarungan jenazah ABK di laut atau burial at sea, Menteri Edhy menjelaskan, hal tersebut dimungkinkan dengan berbagai persyaratan mengacu pada aturan kelautan Organisasi Buruh Internasional atau ILO.
Lihat Juga :