Lebih Heroik Mengawal Stimulus di Tengah Pandemi dan Resesi
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 13:55 WIB
Mencegah berbagai kemungkinan terburuk, pemerintah coba menstimulir gerak tumbuh perekonomian nasional. Pemerintah terus melakukan stimulus ekonomi yang menjangkau semua entitas bisnis, baik badan usaha milik negara (BUMN), swasta hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Stimulus dilakukan dari dua sisi. Untuk menjaga kekuatan permintaan atau konsumsi rumah tangga (demand side), dialokasikan anggaran Rp205,2 triliun. Sementara dari sisi produksi dan pasokan (supply side), dialokasikan anggaran sampai Rp384,45 triliun.
Beragam kebijakan stimulus disediakan bagi UMKM. Antara lain, PPh final 0,5% ditanggung pemerintah. Ada juga subsidi bunga/subsidi margin yang diberikan kepada debitur UMKM dengan plafon kredit paling tinggi Rp10 miliar dengan jangka waktu enam bulan. Selain itu, restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon KUR, sampai penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi. Juga dilakukan akselerasi pemberian kredit untuk UMKM dan industri padat karya melalui penempatan uang negara pada bank umum.
Untuk korporasi, diberlakukan kebijakan insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) bagi bahan baku yang diimpor oleh 33 sektor industri dengan pagu BM DTP yang variatif. Pemerintah juga menggratiskan jasa penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk seluruh eksportir. Diterapkan juga kebijakan penjaminan pemerintah atas kredit modal kerja korporasi padat karya sebesar Rp10 miliar hingga Rp1 triliun. Juga disediakan keringanan berupa PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk 1.189 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat, serta pembebasan PPh 22 impor untuk 721 bidang industri tertentu. Keringanan lainnya berupa pengurangan angsuran PPh 25, dari sebelumnya 30 persen menjadi 50 persen untuk 1.013 bidang industri tertentu. Tak kalah menariknya adalah restitusi PPN yang dipercepat untuk 716 bidang industri tertentu.
Rangkaian stimulus itu tentu saja bertujuan melindungi dan menjaga produktivitas UMKM dan korporasi. Dengan produktivitas UMKM dan korporasi yang terjaga, kemungkinan bagi terciptanya lapangan kerja baru sangat terbuka. Karena itu, akan lebih heroik jika semua elemen masyarakat menjaga dan mengawal realisasi stimulus ekonomi itu agar benar-benar mencapai sasarannya. Laporan dan kritik dari masyarakat pasti ditunggu dan diharapkan oleh pemerintah.
Mempersoalkan sejumlah pasal dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja sama sekali tidak salah. Namun, jika berpedoman pada azas manfaat, keberhasilan mengawal dan mengamankan stimulus ekonomi jelas lebih strategis karena terkait dengan kemaslahatan puluhan juta orang.
Beragam kebijakan stimulus disediakan bagi UMKM. Antara lain, PPh final 0,5% ditanggung pemerintah. Ada juga subsidi bunga/subsidi margin yang diberikan kepada debitur UMKM dengan plafon kredit paling tinggi Rp10 miliar dengan jangka waktu enam bulan. Selain itu, restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon KUR, sampai penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi. Juga dilakukan akselerasi pemberian kredit untuk UMKM dan industri padat karya melalui penempatan uang negara pada bank umum.
Untuk korporasi, diberlakukan kebijakan insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) bagi bahan baku yang diimpor oleh 33 sektor industri dengan pagu BM DTP yang variatif. Pemerintah juga menggratiskan jasa penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk seluruh eksportir. Diterapkan juga kebijakan penjaminan pemerintah atas kredit modal kerja korporasi padat karya sebesar Rp10 miliar hingga Rp1 triliun. Juga disediakan keringanan berupa PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk 1.189 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat, serta pembebasan PPh 22 impor untuk 721 bidang industri tertentu. Keringanan lainnya berupa pengurangan angsuran PPh 25, dari sebelumnya 30 persen menjadi 50 persen untuk 1.013 bidang industri tertentu. Tak kalah menariknya adalah restitusi PPN yang dipercepat untuk 716 bidang industri tertentu.
Rangkaian stimulus itu tentu saja bertujuan melindungi dan menjaga produktivitas UMKM dan korporasi. Dengan produktivitas UMKM dan korporasi yang terjaga, kemungkinan bagi terciptanya lapangan kerja baru sangat terbuka. Karena itu, akan lebih heroik jika semua elemen masyarakat menjaga dan mengawal realisasi stimulus ekonomi itu agar benar-benar mencapai sasarannya. Laporan dan kritik dari masyarakat pasti ditunggu dan diharapkan oleh pemerintah.
Mempersoalkan sejumlah pasal dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja sama sekali tidak salah. Namun, jika berpedoman pada azas manfaat, keberhasilan mengawal dan mengamankan stimulus ekonomi jelas lebih strategis karena terkait dengan kemaslahatan puluhan juta orang.
(muh)
Lihat Juga :
tulis komentar anda