ICW Ungkap Korelasi Biaya Pilkada Tinggi dengan Korupsi

Jum'at, 16 Oktober 2020 - 00:43 WIB
Almas mencontohkan kasus korupsi yang menjerat mantan Walikota Cimahi, Jawa Barat, Atty Suharti merupakan gambaran nyata bagaimana kepala daerah mencari dana untuk pilkada. Menurutnya, dalam dakwaan dan putusan pengadilan disebutkan modal pilkada akan dikumpulkan dari proyek infrastruktur.

(Baca juga: Pengaruh Covid-19 pada Psikologi dan Kesehatan Jiwa di Masyarakat)

Korupsi seperti itu tidak hanya dalam pilkada, tetapi juga untuk kebutuhan mengikuti pemilihan legislatif (pileg). Masalah kontestasi politik di Indonesia, salah satunya politik uang dan kebutuhan kampanye yang tinggi.

"Kebutuhan pengeluaran yang legal dan ilegal akan membuat cost politik tinggi. Ini akan mendorong korupsi politik. Mantan Hakim Artidjo Alkostar mengatakan korupsi politi itu oleh pejabat atau kelas tinggi untuk partai dan pemilu," ujarnya dalam diskusid daring dengan tema 'Catatan Kritis Kebijakan dan Tata Kelola Pelaksanaan Pilkada', Kamis (15/10/2020).

Bahkan, mahal pilkada memasuki Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima uang untuk sengketa kasus pilkada.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!