Muhammadiyah Tegaskan Tak Ikut Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Menurut Mu'ti, dalam hukum Islam, hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim). "Muhammadiyah menghormati masyarakat yang demonstrasi. Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD," katanya.

Karena itu, tutur Mu'ti, bagi masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan (vandalisme). Aparatur keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi clash antara masyarakat dengan aparat. (Baca juga: Hanafi Rais Anak Ideologis Amien Rais Disebut sebagai Pemimpin Masa Depan )

Mu'ti menegaskan Muhammadiyah akan tetap bersikap kritis kepada kebijakan Pemerintah yang dinilai bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, terutama yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam.

Namun, Muhammadiyah berjanji tidak akan pernah melengserkan pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. "Muhammadiyah tidak akan melengserkan Pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," pungkas Mu'ti.