Demonstran Jangan Anarkis, Pemerintah Diharap Transparan
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 14:07 WIB
Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law berakhir ricuh dengan pembakaran sejumlah fasilitas umum dari pos polisi hingga halte TransJakarta. Foto/Sutikno/SINDOnews
JAKARTA - Demonstrasi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law berakhir ricuh dengan pembakaran sejumlah fasilitas umum dari pos polisi hingga halte TransJakarta . Pemerintah pun diminta transparan terkait Omnibus Law.
(Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)
Pengamat Politik dan Peneliti Parameter Research Consultant, Edison Lapalelo menjelaskan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, buruh dan elemen-elemen lain adalah hal yang biasa.
(Baca juga: KSP Sesalkan Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Rusak Fasilitas Umum)
Sesungguhnya ini adalah kontrol sosial yang perlu disaksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang tidak melanggar tata etika dan Perundang-undangan yang berlaku di negara ini.
"Yah kalau melanggar wajar diambil tindakan sesuai dengan kebutuhan pada tingkat kewajaran pelanggaran yang dilakukan," ujar Edison dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).
Dia pun sempat menyinggung adanya kemungkinan kepentingan dalam demonstrasi yang berujung ricuh kemarin. Namun, dia tak setuju ada yang memiliki kepentingan untuk menggulingkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau bicara tentang kepentingan, demonstrasi sekecil apapun tentu ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan maka tidak perlu ada demonstrasi. Maka apabila ada kepentingan yang berniat menggulingkan pemerintahan atau menjatuhkan Jokowi, saya pikir itu terlalu berlebihan," tegasnya.
"Saya rasa demonstrasi ini masih biasa saja dan saya yakin tidak akan sampai pada titik di mana Jokowi akan diminta turun seperti yang terjadi pada Presiden Soeharto. Karena Jokowi sampai hari ini masih sangat dicintai oleh rakyat Indonesia, saya percaya bahwa mahasiswa yang melakukan demonstrasi, buruh mereka sangat mencintai Jokowi," sambungnya.
(Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)
Pengamat Politik dan Peneliti Parameter Research Consultant, Edison Lapalelo menjelaskan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, buruh dan elemen-elemen lain adalah hal yang biasa.
(Baca juga: KSP Sesalkan Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Rusak Fasilitas Umum)
Sesungguhnya ini adalah kontrol sosial yang perlu disaksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang tidak melanggar tata etika dan Perundang-undangan yang berlaku di negara ini.
"Yah kalau melanggar wajar diambil tindakan sesuai dengan kebutuhan pada tingkat kewajaran pelanggaran yang dilakukan," ujar Edison dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).
Dia pun sempat menyinggung adanya kemungkinan kepentingan dalam demonstrasi yang berujung ricuh kemarin. Namun, dia tak setuju ada yang memiliki kepentingan untuk menggulingkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau bicara tentang kepentingan, demonstrasi sekecil apapun tentu ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan maka tidak perlu ada demonstrasi. Maka apabila ada kepentingan yang berniat menggulingkan pemerintahan atau menjatuhkan Jokowi, saya pikir itu terlalu berlebihan," tegasnya.
"Saya rasa demonstrasi ini masih biasa saja dan saya yakin tidak akan sampai pada titik di mana Jokowi akan diminta turun seperti yang terjadi pada Presiden Soeharto. Karena Jokowi sampai hari ini masih sangat dicintai oleh rakyat Indonesia, saya percaya bahwa mahasiswa yang melakukan demonstrasi, buruh mereka sangat mencintai Jokowi," sambungnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda