Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid: Hindari Transaksional dalam Pilkada

Gus Jazil menambahkan, demokrasi di Indonesia cukup mahal. Untuk menyelenggarakan pilkada di Kabupaten Pandeglang , misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp56 miliar. "Demokrasi kita kadang-kadang dibajak dengan transaksional. Sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua," tandasnya.

Karena itu, Gus Jazil mengajak kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama yang menghadiri halaqah ini untuk menghindari transaksional dalam pemilihan kepala daerah. "Di NU janganlah ada transaksional. Demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Yang bertentangan adalah kegiatan-kegiatan dalam Pilkada yang sifatnya curang," kata politikus PKB ini.

(Baca juga: Sembilan Sikap PBNU Terkait UU Cipta Kerja ).

Sebelumnya, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang di Gedung KPRI Amanah Cikedal, Gus Jazil juga menjelaskan tentang demokrasi dan permusyawaratan melalui pilkada. "Karena sosialisasi Empat Pilar MPR ini di tengah-tengah pelaksanaan pilkada serentak, saya ingin mengaitkan sosialisasi ini dengan pemilihan kepala daerah. Banyak kalangan, termasuk NU dan Ansor yang belum memahami hakikat demokrasi dan permusyawaratan," ujarnya.

Gus Jazil menjelaskan satu sila dalam Pancasila yang juga amat penting dalam kehidupan berpolitik yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. "Dari lima sila Pancasila , ada satu sila yang penting untuk dijalankan dalam kehidupan politik yaitu sila keeempat," sebutnya.