Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid: Hindari Transaksional dalam Pilkada

PANDEGLANG - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah ( pilkada ) adalah bagian dari demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik bagi daerah. Namun, seringkali pilkada menghasilkan pemimpin yang kemudian hari bermasalah. Ini disebabkan ketika proses pemilihan masih diwarnai dengan transaksional seperti money politics.

"Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi demokrasi menjadi ganjalan. Bukan demokrasinya yang salah, tetapi ekses sampingnya," kata Jazilul Fawaid dalam Halaqoh Kiai Muda MDS Rijatul Ansor Pandeglang dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Hufadz Manba'ul Qur'an, Labuan, Pandeglang, Banten, Kamis (8/10/2020).

Menurut Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, demokrasi yang masih diwarnai transaksional disebabkan masyarakat masih belum cerdas, masih belum sejahtera sehingga mudah terpengaruh money politics. "Demokrasi kita seringkali dibajak," ujarnya.

( ).

Gus Jazil menambahkan, demokrasi di Indonesia cukup mahal. Untuk menyelenggarakan pilkada di Kabupaten Pandeglang , misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp56 miliar. "Demokrasi kita kadang-kadang dibajak dengan transaksional. Sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua," tandasnya.



Karena itu, Gus Jazil mengajak kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama yang menghadiri halaqah ini untuk menghindari transaksional dalam pemilihan kepala daerah. "Di NU janganlah ada transaksional. Demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Yang bertentangan adalah kegiatan-kegiatan dalam Pilkada yang sifatnya curang," kata politikus PKB ini.

( ).

Sebelumnya, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang di Gedung KPRI Amanah Cikedal, Gus Jazil juga menjelaskan tentang demokrasi dan permusyawaratan melalui pilkada. "Karena sosialisasi Empat Pilar MPR ini di tengah-tengah pelaksanaan pilkada serentak, saya ingin mengaitkan sosialisasi ini dengan pemilihan kepala daerah. Banyak kalangan, termasuk NU dan Ansor yang belum memahami hakikat demokrasi dan permusyawaratan," ujarnya.

Gus Jazil menjelaskan satu sila dalam Pancasila yang juga amat penting dalam kehidupan berpolitik yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. "Dari lima sila Pancasila , ada satu sila yang penting untuk dijalankan dalam kehidupan politik yaitu sila keeempat," sebutnya.