BKKBN Gelar KOREN II untuk Hasilkan Dokumen dan Anggaran Berkualitas
Selasa, 06 Oktober 2020 - 22:03 WIB
JAKARTA - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Pertemuan Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (KOREN) yang kedua. Kegiatan yang digelar secara virtual ini mengambil tema “Mempercepat Capaian Kinerja Program Bangga Kencana dan Meningkatkan Kesiapan SDM Aparatur BKKBN dalam Era New Normal TA 2021”.
Tema KOREN II ini tidak jauh berbeda dengan KOREN I. Acara yang dibuka oleh Kepala BKKBN ini juga dihadiri beberapa narasumber seperti dari Bappenas, Direktur Anggaran PMK serta Direktur Sistem Penganggaran DJA Kemenkeu, Setama dan Irtama BKKBN. (Baca juga: Tuntas Direnovasi, Kepala BKKBN Resmikan Sanggar Saka Kencana di Cibubur)
Dalam sambutannya, Kepala BKKBN Hasto mengatakan tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan dokumen dan anggaran yang berkualitas. Dia menjelaskan, ada redesign program dalam renstra BKKBN 2020-2024 dari semula empat program menjadi dua program saja yaitu program teknis dan program generik. Menurut dia, program teknis terdiri dari program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, sedangkan program generik terdiri dari Dukungan Manajemen BKKBN. ”Prioritas kegiatan yang utama pada 2021 terdiri dari pendataan keluarga, sosialisasi Program Bangga Kencana bersama mitra, 7 kegiatan pendukung Pro-PN, dan kegiatan strategis lainnya,” katanya. (Baca juga: Jokowi Tunjuk BKKBN sebagai Penanggungjawab Utama Penanggulangan Stunting)
Hasto berharap perhitungan anggaran harus dilakukan sebaik-baiknya demi menghindari kesalahan perhitungan. ”Untuk melaksanakan kegiatan prioritas di tengah pandemi, diperlukan strategi yang kreatif dan inovatif terutama dalam memanfaatkan kemajuan teknologi,” ucapnya. Hasto juga menekankan agar BKKBN membangun zona intregritas sebagai pondasi yang kuat untuk mewujudkan kehidupan normal dan sejahtera bagi masyarakat.
Pada pertemuan tersebut, Bappenas mengatakan bahwa tema RKP 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Pada RKP 2021 ini tetap melaksanakan 7 prioritas nasional dalam menanggulangi Covid-19 dan yang paling utama saat ini adalah Prioritas Nasional 3 yakni Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dan Prioritas Nasional 4 yakni, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
Dalam Prioritas Nasional terdapat Major Project, yaitu dijadikan sebagai rincian fokus utama pada Prioritas Nasional. Dalam Prioritas Nasional 3, terdapat major project baru yang diusulkan pada tahun 2021, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Nasional. “Peran BKKBN saat ini adalah meningkatkan kualitas pembangunan Indonesia (bukan hanya segi kuantitasnya tapi dari segi kualitasnya.”, ujar Bappenas.
Peran BKKBN saat ini adalah bagaimana cara mengendalikan kuantitas penduduk, pengembangan pengetahuan kependudukan, dan perencanaan kependudukan. Sedangkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional, Bappenas mengatakan BKKBN mempunyai peran untuk melakukan peningkatan kualitas penduduk yang memiliki inovasi dan peningkatan kemitraan multi pihak untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dalam mendukung program Bangga Kencana.
Menurut Bappenas, yang menjadi perhatian di 2021 adalah harus ada regulasi yang diselesaikan saat itu atau tidak dan harus menyelesaikan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan agar tidak tumpeng tindih dengan yang lain.
Tema KOREN II ini tidak jauh berbeda dengan KOREN I. Acara yang dibuka oleh Kepala BKKBN ini juga dihadiri beberapa narasumber seperti dari Bappenas, Direktur Anggaran PMK serta Direktur Sistem Penganggaran DJA Kemenkeu, Setama dan Irtama BKKBN. (Baca juga: Tuntas Direnovasi, Kepala BKKBN Resmikan Sanggar Saka Kencana di Cibubur)
Dalam sambutannya, Kepala BKKBN Hasto mengatakan tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan dokumen dan anggaran yang berkualitas. Dia menjelaskan, ada redesign program dalam renstra BKKBN 2020-2024 dari semula empat program menjadi dua program saja yaitu program teknis dan program generik. Menurut dia, program teknis terdiri dari program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, sedangkan program generik terdiri dari Dukungan Manajemen BKKBN. ”Prioritas kegiatan yang utama pada 2021 terdiri dari pendataan keluarga, sosialisasi Program Bangga Kencana bersama mitra, 7 kegiatan pendukung Pro-PN, dan kegiatan strategis lainnya,” katanya. (Baca juga: Jokowi Tunjuk BKKBN sebagai Penanggungjawab Utama Penanggulangan Stunting)
Hasto berharap perhitungan anggaran harus dilakukan sebaik-baiknya demi menghindari kesalahan perhitungan. ”Untuk melaksanakan kegiatan prioritas di tengah pandemi, diperlukan strategi yang kreatif dan inovatif terutama dalam memanfaatkan kemajuan teknologi,” ucapnya. Hasto juga menekankan agar BKKBN membangun zona intregritas sebagai pondasi yang kuat untuk mewujudkan kehidupan normal dan sejahtera bagi masyarakat.
Pada pertemuan tersebut, Bappenas mengatakan bahwa tema RKP 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Pada RKP 2021 ini tetap melaksanakan 7 prioritas nasional dalam menanggulangi Covid-19 dan yang paling utama saat ini adalah Prioritas Nasional 3 yakni Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dan Prioritas Nasional 4 yakni, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
Dalam Prioritas Nasional terdapat Major Project, yaitu dijadikan sebagai rincian fokus utama pada Prioritas Nasional. Dalam Prioritas Nasional 3, terdapat major project baru yang diusulkan pada tahun 2021, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Nasional. “Peran BKKBN saat ini adalah meningkatkan kualitas pembangunan Indonesia (bukan hanya segi kuantitasnya tapi dari segi kualitasnya.”, ujar Bappenas.
Peran BKKBN saat ini adalah bagaimana cara mengendalikan kuantitas penduduk, pengembangan pengetahuan kependudukan, dan perencanaan kependudukan. Sedangkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional, Bappenas mengatakan BKKBN mempunyai peran untuk melakukan peningkatan kualitas penduduk yang memiliki inovasi dan peningkatan kemitraan multi pihak untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dalam mendukung program Bangga Kencana.
Menurut Bappenas, yang menjadi perhatian di 2021 adalah harus ada regulasi yang diselesaikan saat itu atau tidak dan harus menyelesaikan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan agar tidak tumpeng tindih dengan yang lain.
(cip)
tulis komentar anda