Jokowi: Penambahan Jumlah Penduduk Tanpa Penataan Perkotaan Akan Picu Masalah
Senin, 05 Oktober 2020 - 20:29 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan segera dilakukan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan segera dilakukan. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Peringatan Global Hari Habitat Dunia 2020 yang digelar di Kota Surabaya.
"Kita bertemu di Kota Surabaya ini untuk meyakinkan kepada dunia bahwa Agenda Baru Perkotaan, New Urban Agenda, tahun 2036 tidak bisa ditunda-tunda lagi. Saat ini 55% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Pada 2050 jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 68%. Laju peningkatan tertinggi terjadi di Benua Asia dan Afrika," katanya, Senin (5/10/2020). (Baca juga: Survei Voxpopuli, Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, 9 Menteri Layak Direshuffle)
Jokowi mengatakan Indonesia pada 2030 diprediksi akan memiliki jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa. Dimana 63,4% di antaranya tinggal di perkotaan. Dia menilai jika tidak disiapkan dan ditangani secara serius, pertumbuhan pesat masyarakat bisa saja memicu sejumlah permasalahan. “Mulai dari masalah kepadatan dan kemiskinan. Masalah lingkungan dan ketersediaan ruang publik. Ketersediaan infrastruktur dasar, terutama air bersih dan sanitasi. Termasuk masalah perumahan dan berbagai masalah perkotaan lainnya,” ungkapnya. (Baca juga: Belum Puas, Jokowi Kembali Minta Menteri Kerja Keras)
Namun jika ditangani dengan baik, Jokowi yakin urbanisasi dapat menjadi peluang yang luar biasa bagi kemajuan bangsa. Mulai dari lahirnya pusat kreativitas dan inovasi, memacu pertumbuhan ekonomi hingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya. Lebih lanjut Jokowi menuturkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya keras agar setiap warga negara dapat menempati rumah layak huni. “Sejak 2015 telah dilaksanakan program 1 Juta Rumah. Target pembangunan satu juta unit rumah per tahun sudah berhasil dilampaui pada 2018 dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah,"ujarnya. (Baca juga: Presiden Jokowi Klaim Penanganan Covid-19 di Indonesia Tak Buruk)
"Kita bertemu di Kota Surabaya ini untuk meyakinkan kepada dunia bahwa Agenda Baru Perkotaan, New Urban Agenda, tahun 2036 tidak bisa ditunda-tunda lagi. Saat ini 55% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Pada 2050 jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 68%. Laju peningkatan tertinggi terjadi di Benua Asia dan Afrika," katanya, Senin (5/10/2020). (Baca juga: Survei Voxpopuli, Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, 9 Menteri Layak Direshuffle)
Jokowi mengatakan Indonesia pada 2030 diprediksi akan memiliki jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa. Dimana 63,4% di antaranya tinggal di perkotaan. Dia menilai jika tidak disiapkan dan ditangani secara serius, pertumbuhan pesat masyarakat bisa saja memicu sejumlah permasalahan. “Mulai dari masalah kepadatan dan kemiskinan. Masalah lingkungan dan ketersediaan ruang publik. Ketersediaan infrastruktur dasar, terutama air bersih dan sanitasi. Termasuk masalah perumahan dan berbagai masalah perkotaan lainnya,” ungkapnya. (Baca juga: Belum Puas, Jokowi Kembali Minta Menteri Kerja Keras)
Namun jika ditangani dengan baik, Jokowi yakin urbanisasi dapat menjadi peluang yang luar biasa bagi kemajuan bangsa. Mulai dari lahirnya pusat kreativitas dan inovasi, memacu pertumbuhan ekonomi hingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya. Lebih lanjut Jokowi menuturkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya keras agar setiap warga negara dapat menempati rumah layak huni. “Sejak 2015 telah dilaksanakan program 1 Juta Rumah. Target pembangunan satu juta unit rumah per tahun sudah berhasil dilampaui pada 2018 dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah,"ujarnya. (Baca juga: Presiden Jokowi Klaim Penanganan Covid-19 di Indonesia Tak Buruk)
Lihat Juga :