Jokowi: Penambahan Jumlah Penduduk Tanpa Penataan Perkotaan Akan Picu Masalah

Dia mengatakan saat ini pemerintah Indonesia juga terus berusaha mengembangkan inovasi pembiayaan untuk meningkatkan akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam hal ini partisipasi swasta, masyarakat, dan i lembaga keuangan terus didorong. “Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan rakyat (Tapera) yang memberikan jaminan ketersediaan sumber dana jangka panjang dan berkelanjutan terus kita jaga. Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi terus kita kembangkan untuk memudahkan akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tuturnya.

Tidak hanya itu Jokowi menyebut pemerintah juga memberikan perhatian serius pada peningkatan kualitas kampung kumuh. Mulai dari program perbaikan kampung hingga program KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh. “(Ini) menitikberatkan pada kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam menyediakan pelayanan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang layak,” katanya.

Pada kesempatan itu Mantan Gubernur DKI jakarta itu juga menyinggung soal pandemi Covid. Sebagaimana negara lain, Indonesia juga sibuk menangani pandemi. Namun menurutnya Indonesia menjadikan pandemi ini sebagai sebuah pembelajaran untuk membangun perkotaan tangguh dan sehat di masa mendatang. "Pandemi Covid-19 juga menjadi momentum pembelajaran dan refleksi untuk merancang kebijakan perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang inklusif dan berkeadilan, meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana alam maupun bencana nonalam, termasuk ketangguhan terhadap wabah penyakit," pungkasnya.