Perlukah Investigasi Independen Covid-19?
Rabu, 06 Mei 2020 - 07:08 WIB
Keraguan bahwa China masih belum terbuka sepenuhnya tentang asal usul virus ini tidak lepas dari sistem politik di China sendiri yang diakui oleh dunia masih tertutup, penuh sensor, dan rahasia. China secara ekonomi memang terbuka, tetapi dalam kehidupan politiknya masih tertutup rapat. Negara masih mengontrol kebebasan berpendapat warganya termasuk informasi yang boleh dan tidak boleh disampaikan ke publik.
Meski demikian, cara Australia menyampaikan gagasan tersebut memang tidak bisa dibenarkan dalam situasi wabah yang masih membutuhkan kerja sama dan mengurangi sebisa mungkin rasa curiga yang dapat menghambat kerja sama tersebut. Australia dapat terlihat jelas ingin mengambil keuntungan diplomatis dalam situasi di mana warga di seluruh dunia ingin segera mendapatkan kembali kehidupan normal mereka.
Australia sama tidak sensitifnya dengan Amerika Serikat (AS) yang sedang memolitisasi wabah virus ini untuk tetap mendapatkan keuntungan politik di dalam negerinya menjelang pemilu presiden pada 3 November 2020.
Terlepas suka atau tidaknya kita dengan sistem politik yang berlaku saat ini di China, kerja sama untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih transparan, dan lebih berkualitas harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda apabila berhubungan dengan China. Kita tetap harus berpegang teguh pada prinsip bahwa kedaulatan sebuah wilayah bukan cuma masalah garis batas secara fisik, tetapi juga cara hidup, politik, dan budaya negara tersebut.
Pada titik ini, pendekatan diplomasi yang lebih mengedepankan sikap saling menghormati tetap harus dikedepankan dan Indonesia dalam titik ini bisa memainkan aksi diplomasi yang lebih nyata dan konkret.
Kita tidak bisa memaksa sebuah negara untuk tunduk kepada otoritas negara lain. Kita tentu juga akan marah apabila ada satu negara meminta seluruh negara di Asia Tenggara untuk membentuk tim penyelidikan independen atas kebakaran hutan yang asapnya menyebar ke wilayah udara negara tetangga.
Ajakan semacam itu tentu akan memancing kemarahan warga dan justru membuat upaya untuk mencegah kebakaran hutan jadi terhambat. Demikian pula dengan kasus Covid-19 ini.
Meski demikian, cara Australia menyampaikan gagasan tersebut memang tidak bisa dibenarkan dalam situasi wabah yang masih membutuhkan kerja sama dan mengurangi sebisa mungkin rasa curiga yang dapat menghambat kerja sama tersebut. Australia dapat terlihat jelas ingin mengambil keuntungan diplomatis dalam situasi di mana warga di seluruh dunia ingin segera mendapatkan kembali kehidupan normal mereka.
Australia sama tidak sensitifnya dengan Amerika Serikat (AS) yang sedang memolitisasi wabah virus ini untuk tetap mendapatkan keuntungan politik di dalam negerinya menjelang pemilu presiden pada 3 November 2020.
Terlepas suka atau tidaknya kita dengan sistem politik yang berlaku saat ini di China, kerja sama untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih transparan, dan lebih berkualitas harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda apabila berhubungan dengan China. Kita tetap harus berpegang teguh pada prinsip bahwa kedaulatan sebuah wilayah bukan cuma masalah garis batas secara fisik, tetapi juga cara hidup, politik, dan budaya negara tersebut.
Pada titik ini, pendekatan diplomasi yang lebih mengedepankan sikap saling menghormati tetap harus dikedepankan dan Indonesia dalam titik ini bisa memainkan aksi diplomasi yang lebih nyata dan konkret.
Kita tidak bisa memaksa sebuah negara untuk tunduk kepada otoritas negara lain. Kita tentu juga akan marah apabila ada satu negara meminta seluruh negara di Asia Tenggara untuk membentuk tim penyelidikan independen atas kebakaran hutan yang asapnya menyebar ke wilayah udara negara tetangga.
Ajakan semacam itu tentu akan memancing kemarahan warga dan justru membuat upaya untuk mencegah kebakaran hutan jadi terhambat. Demikian pula dengan kasus Covid-19 ini.
Lihat Juga :