Tito Soroti Anggaran Pengamanan Pilkada TNI/Polri dari Daerah Belum Capai 100%
Rabu, 30 September 2020 - 15:33 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyoroti pencairan anggaran pengamanan Pilkada Serentak 2020 untuk TNI/Polri yang belum mencapai 100%. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyoroti pencairan anggaran pengamanan Pilkada Serentak 2020 untuk TNI / Polri yang belum mencapai 100%. Data per 29 September 2020, baru 141 daerah yang sudah mencairkan 100% anggaran pengamanan yakni 5 provinsi dan 136 kabupaten/kota.
“Pengamanan baru 5 provinsi yang 100% yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Sementara 4 lain belum yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Rabu (30/9/2020). (Baca juga: Para Sekda Diminta Pastikan Netralitas ASN Terjaga di Pilkada 2020)
Seperti diketahui total anggaran pengamanan sebesar Rp1.517.859.357.424. Sementara yang sudah direalisasikan Rp1.114.379.190.752.
“125 kab/kota belum 100% disalurkan kepada Polri dan TNI. Mulai dari Lampung Selatan, Banjar, Blora, Palu, Musi Rawas Utara, dan seterusnya. Sampai dengan di Papua Raja Ampat, Manokwari, Pegunungan Arfak, Waropen, Supiori. Daerah-daerah ini belum melaksanakan realisasi sebanyak 100%,” ungkapnya.
Mantan Kapolri ini mengatakan bahwa tahapan inti pilkada sudah dimulai. Dimana hal ini memerlukan peran penting TNI/Polri untuk menjaga keamanan selama tahapan pilkada berjalan.
“Kita mengharapkan teman-teman Polri dan TNI bekerja keras untuk menjaga kerumunan massa tidak terjadi dan lain-lain. Sementara anggarannya belum 100% diserahkan,” katanya.
Dia pun meminta agar kepala daerah baik yang definitif maupun Plt dan PJs untuk dapat segera menuntaskannya. “Ini semua dituntaskan. Baik untuk KPU Bawaslu dan terutama pengamanan yang masih 75%, 25%. Kasihan teman-teman,” tandasnya.
“Saya minta untuk Kalsel itu Plt kalau tidak salah. Kemudian Sulut ini Pjs dari Kemendagri, Kaltara dari Kemendagri dan Kepri dari Kemendagri. Saya minta betul untuk segera dituntaskan karena ini sudah masuk tahapan inti,” sambungnya. (Baca juga: Polemik Komunisme, Cakada Diminta Fokus Pilkada dan Tetap Patuhi Protokol)
Tito pun akan memerintahkan jajarannya untuk melihat kendala pencairan anggaran keamanan. “Nanti saya juga akan saya minta kepada Irjen Kemendagri dan juga kepada inspektorat di provinsi dan Ditjen Keuda untuk melihat saldo anggaran yang ada di setiap daerah yang belum mengalokasikan ini apa hambatannya,” pungkasnya.
“Pengamanan baru 5 provinsi yang 100% yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Sementara 4 lain belum yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Rabu (30/9/2020). (Baca juga: Para Sekda Diminta Pastikan Netralitas ASN Terjaga di Pilkada 2020)
Seperti diketahui total anggaran pengamanan sebesar Rp1.517.859.357.424. Sementara yang sudah direalisasikan Rp1.114.379.190.752.
“125 kab/kota belum 100% disalurkan kepada Polri dan TNI. Mulai dari Lampung Selatan, Banjar, Blora, Palu, Musi Rawas Utara, dan seterusnya. Sampai dengan di Papua Raja Ampat, Manokwari, Pegunungan Arfak, Waropen, Supiori. Daerah-daerah ini belum melaksanakan realisasi sebanyak 100%,” ungkapnya.
Mantan Kapolri ini mengatakan bahwa tahapan inti pilkada sudah dimulai. Dimana hal ini memerlukan peran penting TNI/Polri untuk menjaga keamanan selama tahapan pilkada berjalan.
“Kita mengharapkan teman-teman Polri dan TNI bekerja keras untuk menjaga kerumunan massa tidak terjadi dan lain-lain. Sementara anggarannya belum 100% diserahkan,” katanya.
Dia pun meminta agar kepala daerah baik yang definitif maupun Plt dan PJs untuk dapat segera menuntaskannya. “Ini semua dituntaskan. Baik untuk KPU Bawaslu dan terutama pengamanan yang masih 75%, 25%. Kasihan teman-teman,” tandasnya.
“Saya minta untuk Kalsel itu Plt kalau tidak salah. Kemudian Sulut ini Pjs dari Kemendagri, Kaltara dari Kemendagri dan Kepri dari Kemendagri. Saya minta betul untuk segera dituntaskan karena ini sudah masuk tahapan inti,” sambungnya. (Baca juga: Polemik Komunisme, Cakada Diminta Fokus Pilkada dan Tetap Patuhi Protokol)
Tito pun akan memerintahkan jajarannya untuk melihat kendala pencairan anggaran keamanan. “Nanti saya juga akan saya minta kepada Irjen Kemendagri dan juga kepada inspektorat di provinsi dan Ditjen Keuda untuk melihat saldo anggaran yang ada di setiap daerah yang belum mengalokasikan ini apa hambatannya,” pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda