Ketua MPR: Pelaksanaan Pilkada Lanjutan di Tengah Pandemi Itu Sebuah Dilema
Rabu, 30 September 2020 - 14:59 WIB
Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengatakan yakin pemerintah telah mengolah seluruh masukan baik dari yang pro maupun kontra. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( pilkada ) di tengah pandemi COVID-19 terus menuai polemik. Putusan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) untuk melanjutkan pilkada mendapatkan kritik dari sejumlah ormas, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo mengatakan yakin pemerintah telah mengolah seluruh masukan baik dari yang pro maupun kontra. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah dilema. (Baca juga: Para Sekda Diminta Pastikan Netralitas ASN Terjaga di Pilkada 2020)
Di satu sisi, ada kekhawatiran akan penyebaran virus Sars Cov-II. Data terakhir Satgas Penanganan COVID-19, jumlah orang positif mencapai 282.724, sembuh 210.437, dan meninggal dunia 10.601.
Di sisi lain, menurut Bamsoet-sapaan akrabnya, hak politik dan konstitusional untuk dipilih dan memilih harus dipenuhi. Penyelenggaraan pilkada untuk memfasilitasi pergantian pemimpin daerah.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo mengatakan yakin pemerintah telah mengolah seluruh masukan baik dari yang pro maupun kontra. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah dilema. (Baca juga: Para Sekda Diminta Pastikan Netralitas ASN Terjaga di Pilkada 2020)
Di satu sisi, ada kekhawatiran akan penyebaran virus Sars Cov-II. Data terakhir Satgas Penanganan COVID-19, jumlah orang positif mencapai 282.724, sembuh 210.437, dan meninggal dunia 10.601.
Di sisi lain, menurut Bamsoet-sapaan akrabnya, hak politik dan konstitusional untuk dipilih dan memilih harus dipenuhi. Penyelenggaraan pilkada untuk memfasilitasi pergantian pemimpin daerah.
Lihat Juga :