Acara KAMI Dihalangi Massa, Politikus PAN: Itu Tindakan Represif
Selasa, 29 September 2020 - 11:39 WIB
"Kita akan menuju pada masyarakat yang demokratis, yang adil, yang beradab, saya berpendapat siapa pun orangnya, di mana pun dia apa pun yang dilakukannya selagi dilindungi undang-undang dan tidak bertentangan dengan aturan, tidak perlu kita respons negatif," tuturnya. (Baca juga: Gatot Ungkap Kebangkitan Komunis, Pengamat: Terlalu Dibesar-besarkan)
Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Barat II ini pun mempersilakan masyarakat menilai apa yang telah dilakukan massa di Surabaya kemarin.
"Itu tindakan-tindakan yang bersifat represif, itu harus dihentikan, sebab menimbulkan nilai-nilai tidak bagus terhadap Pemerintahan Jokowi sekarang, berikanlah kebebasan masyarakat untuk berkreasi, berikanlah kebebasan masyarakat untuk berkumpul menyampaikan pendapatnya," tandasnya.
Untuk itu, dia menilai penghalangan yang dilakukan massa di Surabaya merupakan kemunduran untuk membina demokrasi. Menurut dia, apa yang akan dilakukan KAMI adalah bagian dari proses pembelajaran terhadap bernegara, pembelajaran dari berdemokrasi, serta bagian pembelajaran dari sifat toleran.
"Kita kan bicara toleransi, kecuali ada pihak-pihak tertentu yang merongrong Pancasila dan UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika baru kalau ada indikasi ke arah itu baru pihak aparat keamanan turun tangan untuk melakukan proses, jadi janganlah melakukan hal-hal yang semacam itu, kurang baik bagi pembangunan demokrasi yang sedang kita bangun ini," tuturnya.
Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Barat II ini pun mempersilakan masyarakat menilai apa yang telah dilakukan massa di Surabaya kemarin.
"Itu tindakan-tindakan yang bersifat represif, itu harus dihentikan, sebab menimbulkan nilai-nilai tidak bagus terhadap Pemerintahan Jokowi sekarang, berikanlah kebebasan masyarakat untuk berkreasi, berikanlah kebebasan masyarakat untuk berkumpul menyampaikan pendapatnya," tandasnya.
Untuk itu, dia menilai penghalangan yang dilakukan massa di Surabaya merupakan kemunduran untuk membina demokrasi. Menurut dia, apa yang akan dilakukan KAMI adalah bagian dari proses pembelajaran terhadap bernegara, pembelajaran dari berdemokrasi, serta bagian pembelajaran dari sifat toleran.
"Kita kan bicara toleransi, kecuali ada pihak-pihak tertentu yang merongrong Pancasila dan UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika baru kalau ada indikasi ke arah itu baru pihak aparat keamanan turun tangan untuk melakukan proses, jadi janganlah melakukan hal-hal yang semacam itu, kurang baik bagi pembangunan demokrasi yang sedang kita bangun ini," tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :