Gatot Ungkap Kebangkitan Komunis, Pengamat: Terlalu Dibesar-besarkan
loading...
Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo kembali mengejutkan publik dengan penjelasannya terkait isu kebangkitan PKI. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmanty o kembali mengejutkan publik dengan penjelasannya terkait isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) . Gatot juga menyebut dirinya dipecat dari jabatan Panglima TNI gara-gara mewajibkan menonton film G30/S/PKI.
(Baca juga: Pengamat Sebut jika Pancasila Berhasil Diubah, Kebangkitan PKI Nyata)
Sebelumnya diketahui, Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesi (KAMI) itu berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewanti-wanti hal tersebut.
(Baca juga: Waspada, Cuaca Ekstrem Intai Sejumlah Wilayah di Indonesia)
Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra) Fadhli Harahab mengatakan, kebangkitan PKI sudah menjadi isu mainan kelompok tertentu dalam rangka menebar teror bahkan untuk menekan kelompok lain.
(Baca juga: Bertambah 3.874 Kasus, Berikut Sebaran Penambahan Covid-19 di 34 Provinsi)
Sejak orde baru, isu PKI rutin muncul setiap tahun. Nyatanya, hingga saat ini penebar isu kebangkitan sosok PKI tidak bisa
membuktikan kemunculannya. "Kalau PKI diibaratkan mayat yang sudah dikubur tidak mungkin bangkit lagi," kata Fadhli saat dihubungi SINDOnews, Senin (28/9/2020).
"Apalagi sudah dipagari dengan TAP MPRS soal larangan PKI dan UU KUHP. Tapi kalau kemudian ada orang yang mengisukan bangkit, artinya dia sedang menebar teror dan ketakutan. Bahkan terkesan orang yang menyebarkan isu seperti sedang ngelawak karena tidak bisa membuktikan itu," tambahnya.
Lebih dramatis lagi lanjut Fadhli, ketika Gatot Nurmantyo mengaku dipecat dari jabatannya hanya karena mewajibkan anggotanya nonton film PKI.
"Menurut saya cukup riskan kalau jabatan Panglima tergeser hanya karena nonton film PKI. Apalagi saya lihat pihak istana sudah membantah itu. Jadi begini saya melihatnya persoalan ini (kebangkitan PKI) seperti dibesarkan-besarkan lalu didramatisir, seolah-olah benar, tetapi masyarakat tau jalan ceritanya. Jadi tak perlu diseriusinlah, anggap aja sedang ngelawak," ujar Fadhli.
Alumnus UIN Jakarta itu mengatakan sejarah pemberontakan PKI memang tak boleh terhapus dari memori bangsa ini. Tetapi bukan berarti stigma buruk PKI harus terus diwariskan sampai turun temurun.
"Sejarah tidak boleh luntur dari memory bangsa ini. Terkait itu, menonton Film Pengkhianatan PKI tentu saja boleh diputar dan ditonton siapa saja. Tetapi bukan diwajibkan atau dipaksa nonton. Ini bukan persoalan konten filmnya yang masih kontroversial juga, tetapi lebih kepada soal pilihan dan aturannya. Kalau bagi anak-anak lebih baik tidak menonton karena terlalu sadistik," pungkas dia.
(Baca juga: Pengamat Sebut jika Pancasila Berhasil Diubah, Kebangkitan PKI Nyata)
Sebelumnya diketahui, Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesi (KAMI) itu berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewanti-wanti hal tersebut.
(Baca juga: Waspada, Cuaca Ekstrem Intai Sejumlah Wilayah di Indonesia)
Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra) Fadhli Harahab mengatakan, kebangkitan PKI sudah menjadi isu mainan kelompok tertentu dalam rangka menebar teror bahkan untuk menekan kelompok lain.
(Baca juga: Bertambah 3.874 Kasus, Berikut Sebaran Penambahan Covid-19 di 34 Provinsi)
Sejak orde baru, isu PKI rutin muncul setiap tahun. Nyatanya, hingga saat ini penebar isu kebangkitan sosok PKI tidak bisa
membuktikan kemunculannya. "Kalau PKI diibaratkan mayat yang sudah dikubur tidak mungkin bangkit lagi," kata Fadhli saat dihubungi SINDOnews, Senin (28/9/2020).
"Apalagi sudah dipagari dengan TAP MPRS soal larangan PKI dan UU KUHP. Tapi kalau kemudian ada orang yang mengisukan bangkit, artinya dia sedang menebar teror dan ketakutan. Bahkan terkesan orang yang menyebarkan isu seperti sedang ngelawak karena tidak bisa membuktikan itu," tambahnya.
Lebih dramatis lagi lanjut Fadhli, ketika Gatot Nurmantyo mengaku dipecat dari jabatannya hanya karena mewajibkan anggotanya nonton film PKI.
"Menurut saya cukup riskan kalau jabatan Panglima tergeser hanya karena nonton film PKI. Apalagi saya lihat pihak istana sudah membantah itu. Jadi begini saya melihatnya persoalan ini (kebangkitan PKI) seperti dibesarkan-besarkan lalu didramatisir, seolah-olah benar, tetapi masyarakat tau jalan ceritanya. Jadi tak perlu diseriusinlah, anggap aja sedang ngelawak," ujar Fadhli.
Alumnus UIN Jakarta itu mengatakan sejarah pemberontakan PKI memang tak boleh terhapus dari memori bangsa ini. Tetapi bukan berarti stigma buruk PKI harus terus diwariskan sampai turun temurun.
"Sejarah tidak boleh luntur dari memory bangsa ini. Terkait itu, menonton Film Pengkhianatan PKI tentu saja boleh diputar dan ditonton siapa saja. Tetapi bukan diwajibkan atau dipaksa nonton. Ini bukan persoalan konten filmnya yang masih kontroversial juga, tetapi lebih kepada soal pilihan dan aturannya. Kalau bagi anak-anak lebih baik tidak menonton karena terlalu sadistik," pungkas dia.
(maf)
Lihat Juga :
