Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19
Selasa, 29 September 2020 - 11:02 WIB
Dengan situasi demikian, agenda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 270 daerah ikut terkena imbas dari keadaan dan fobia sosial yang terbentuk di atas.
Belakangan muncul pelbagai reaksi publik, baik dari organisasi masyarakat, pemerhati pemilu maupun tokoh meminta agar pilkada ditunda dengan alasan keselamatan warga dan aspek kemanusiaan setelah melewati 10 tahapan dari 17 tahapan yang ada.
Sepenuhnya saya memahami reaksi penundaan pilkada tersebut sebagai wujud keprihatinan dengan jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya dan penanganan Covid-19 yang masih kewalahan. Namun demikian, pandangan lainnya perlu dipertimbangkan bahwa penambahan jumlah terinfeksi karena kemampuan tim penanganan Covid-19 juga makin besar dan tersebar dalam melakukan uji rapid test atau PCR di banyak tempat.
Jika dibandingkan dari data yang ada di atas, angka kematian jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang sembuh walau data-data ini tidak dapat dijadikan alasan mengendurkan perlawanan terhadap Covid-19 sehingga angka terinfeksi bisa ditekan dan yang sembuh makin banyak pula.
Pemerintah juga tidak bersikap ambigu: melawan penyebaran virus Corona tetapi di sisi lain aktivitas sosial, transportasi dan industri juga dibiarkan leluasa tetap beroperasi.
Bak simalakama, pemerintah menabuh genderang perang terhadap Covid-19 dengan pelbagai pembatasan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melonggarkan aktivitas bisnis dan industri sehingga menambah jumlah korban yang terinfeksi. Mesti ada skala prioritas kebijakan namun tidak mempertentangkannya.
Terbukti, industri makanan dan jasa pengantaran meningkat secara tajam dengan nilai profit menjanjikan para pelaku bisnis. Saatnya rumusan kebijakan dan pelaksanaannya sudah harus terintegrasi dan multi stakeholders sehingga bisa sinergis, padu dan satu kesatuan tindakan, termasuk dalam pelaksanaan pilkada yang sudah memasuki masa kampanye.
Sama Pentingnya
Pemilu atau pilkada di masa pandemi Covid-19 di banyak negara tetap diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Setidaknya ada 50-an negara yang melaksanakan pemilu, baik bersifat nasional maupun negara bagian atau provinsi.
Pemilihan Presiden Amerika Serikat setelah penetapan pasangan calon dari Partai Demokrat dan Partai Republik saat ini sedang masa kampanye demikian juga Malaysia sudah melaksanakan pemilu lokal dan negara bagian Sabah baru saja kemarin (26/9/2020) melaksanakan pemilu.
Belakangan muncul pelbagai reaksi publik, baik dari organisasi masyarakat, pemerhati pemilu maupun tokoh meminta agar pilkada ditunda dengan alasan keselamatan warga dan aspek kemanusiaan setelah melewati 10 tahapan dari 17 tahapan yang ada.
Sepenuhnya saya memahami reaksi penundaan pilkada tersebut sebagai wujud keprihatinan dengan jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya dan penanganan Covid-19 yang masih kewalahan. Namun demikian, pandangan lainnya perlu dipertimbangkan bahwa penambahan jumlah terinfeksi karena kemampuan tim penanganan Covid-19 juga makin besar dan tersebar dalam melakukan uji rapid test atau PCR di banyak tempat.
Jika dibandingkan dari data yang ada di atas, angka kematian jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang sembuh walau data-data ini tidak dapat dijadikan alasan mengendurkan perlawanan terhadap Covid-19 sehingga angka terinfeksi bisa ditekan dan yang sembuh makin banyak pula.
Pemerintah juga tidak bersikap ambigu: melawan penyebaran virus Corona tetapi di sisi lain aktivitas sosial, transportasi dan industri juga dibiarkan leluasa tetap beroperasi.
Bak simalakama, pemerintah menabuh genderang perang terhadap Covid-19 dengan pelbagai pembatasan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melonggarkan aktivitas bisnis dan industri sehingga menambah jumlah korban yang terinfeksi. Mesti ada skala prioritas kebijakan namun tidak mempertentangkannya.
Terbukti, industri makanan dan jasa pengantaran meningkat secara tajam dengan nilai profit menjanjikan para pelaku bisnis. Saatnya rumusan kebijakan dan pelaksanaannya sudah harus terintegrasi dan multi stakeholders sehingga bisa sinergis, padu dan satu kesatuan tindakan, termasuk dalam pelaksanaan pilkada yang sudah memasuki masa kampanye.
Sama Pentingnya
Pemilu atau pilkada di masa pandemi Covid-19 di banyak negara tetap diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Setidaknya ada 50-an negara yang melaksanakan pemilu, baik bersifat nasional maupun negara bagian atau provinsi.
Pemilihan Presiden Amerika Serikat setelah penetapan pasangan calon dari Partai Demokrat dan Partai Republik saat ini sedang masa kampanye demikian juga Malaysia sudah melaksanakan pemilu lokal dan negara bagian Sabah baru saja kemarin (26/9/2020) melaksanakan pemilu.
Lihat Juga :
tulis komentar anda