RUU Omnibus Law Ciptaker Kado Pahit Hari Tani Nasional

Idham mengatakan jika nanti RUU Ciptaker disahkan maka, pemerintah mempunyai dasar hukum untuk melakukan impor dengan semena-mena. Kondisi ini tentu akan merugikan para petani. Menurutnya bukan rahasia umum jika produk pertanian Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan produk impor. Kondisi ini terjadi karena biaya produksi yang ditanggung petani di Tanah Air memang jauh lebih besar. “Banyak faktor yang membuat biaya produksi petani di Indonesia lebih besar. Keterbatasan kepemilikan lahan, ketidakjelasan subsidi pupuk dan alat pertanian hingga rendahnya jaminan serapan pasar. Dengan kondisi ini mereka harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah, jelas petani kita akan kalah total,” ujarnya. (Baca juga: DPN Gerbang Tani Akan Gelar Sarasehan Nasional)

Selain RUU Ciptaker yang mengancam kedaulatan pangan Indonesia, ldham juga mempertanyakan komitmen negara dalam melakukan Reforma Agraria. Janji untuk melakukan reditribusi lahan seluas 9 juta hectare juga tak kunjung terealisasi. Program bagi-bagi sertifikat hanyalah proses legalisasi dari lahan yang memang milik petani. “Problem nyata dari petani kita adalah kecilnya skala ekonomi dari produksi mereka. Hal itu terjadi karena sempitnya lahan yang mereka miliki. Jadi yang dibutuhkan adalah lahan untuk bertani bukan sekadar sertifikasi dari lahan sempit yang sudah mereka miliki,” tukasnya.

Idham menegaskan saat ini dibutuhkan gerakan reorientasi pembangunan berbasis pertanian seperti yang telah disuarakan oleh Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar. Menurutnya gerakan ini ini merupakan langkah kongkret untuk menyelamatkan masa depan petani dan masa depan Indonesia. “Apalagi dalam situasi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang membuat hampir semua lini usaha tiarap, pertanian merupakan satu-satunya bidang yang relatif bisa bergerak. Oleh karena itu pemerintah harus menarik RUU Ciptaker klaster pertanian dan segera melakukan reorientasi pembangunan berbasis pertanian,” katanya.