Ibas Minta Keselamatan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Harus Jadi Prioritas
Selasa, 05 Mei 2020 - 10:17 WIB
Ketua Fraksi PD DPR Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan kesehatan rakyat dan pemulihkan ekonomi harus jadi prioritas pemerintah. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan penyelamatan nyawa dan kesehatan rakyat dari ancaman COVID-19 dan pemulihkan perekonomian nasional harus menjadi prioritas pemerintah. (Baca juga: Jokowi Ingatkan Jangan Sampai Muncul Gelombang Kedua Covid-19)
Maka itu, dia mengatakan pemerintah perlu membuat aturan khusus sebagai dasar hukum dalam kondisi darurat (emergency), dengan tujuan agar tugas pemerintah bukan hanya efektif tetapi juga sah secara hukum. (Baca juga: Ketegasan Pemerintah dan Kedisiplinan Masyarakat Kunci Memutus Corona)
Pria yang akrab disapa Ibas itu membacakan Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat (FPD) terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan dalam rapat badan anggaran (Banggar) DPR, Senin, 4 Mei 2020.
Melalui pandangan yang disampaikan dalam rapat itu, FPD menyetujui penerbitan perppu dengan sejumlah catatan kritis. FPD berpendapat, Perppu Nomor 1 tahun 2020 memiliki cakupan luas dan materi yang tidak satu rumpun.
Perppu ini terlihat jelas menggabungkan aturan pembiayaan penanganan dampak Corona dengan aturan penanggulangan stabilitas sistem keuangan yang esensi aturannya berbeda. ‘’Karena lebih tepat jika perppu yang diterbitkan tidak terkesan ‘’Sapu Jagat’’. Akan lebih tepat jika diterbitkan dalam 2 atau 3 perppu. Salah satu perppu yang pernah direkomendasikan FPD adalah agar pemerintah mengajukan APBN-Perubahan (APBN-P) 2020 dalam bentuk perppu,’’ kata pandangan yang dibacakan Ibas.
Maka itu, dia mengatakan pemerintah perlu membuat aturan khusus sebagai dasar hukum dalam kondisi darurat (emergency), dengan tujuan agar tugas pemerintah bukan hanya efektif tetapi juga sah secara hukum. (Baca juga: Ketegasan Pemerintah dan Kedisiplinan Masyarakat Kunci Memutus Corona)
Pria yang akrab disapa Ibas itu membacakan Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat (FPD) terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan dalam rapat badan anggaran (Banggar) DPR, Senin, 4 Mei 2020.
Melalui pandangan yang disampaikan dalam rapat itu, FPD menyetujui penerbitan perppu dengan sejumlah catatan kritis. FPD berpendapat, Perppu Nomor 1 tahun 2020 memiliki cakupan luas dan materi yang tidak satu rumpun.
Perppu ini terlihat jelas menggabungkan aturan pembiayaan penanganan dampak Corona dengan aturan penanggulangan stabilitas sistem keuangan yang esensi aturannya berbeda. ‘’Karena lebih tepat jika perppu yang diterbitkan tidak terkesan ‘’Sapu Jagat’’. Akan lebih tepat jika diterbitkan dalam 2 atau 3 perppu. Salah satu perppu yang pernah direkomendasikan FPD adalah agar pemerintah mengajukan APBN-Perubahan (APBN-P) 2020 dalam bentuk perppu,’’ kata pandangan yang dibacakan Ibas.
Lihat Juga :