Revisi PKPU Pilkada Harus Lihat Masalah Pandemi Secara Komprehensif
Kamis, 24 September 2020 - 10:27 WIB
(Baca: Desakan Penundaan Pilkada Dinilai Bisa Turunkan Angka Partisipasi Pemilih)
Dia mengingatkan pada pemerintah bahwa di masa pandemi ini, ilmu epidemologi menjadi tolak ukur keberhasilan seluruh bidang termasuk politik dan ekonomi. Sehingga, seyogyanya Presiden memprioritaskan regulasi kesehatan sebagai acuan dalam membuat regulasi Pilkada. Legal Culture Institute menganalisa, penundaan Pilkada bukan hanya menyelamatkan nyawa manusia tapi juga bisa menyelamatkan demokrasi dari korupsi politik.
Selain menghindari bantuan sosial (bansos) menjadi bancakan saat Pilkada, sambung Rizqi, penundaan pilkada dapat membantu daerah dalam mengadaptasi penyelarasan anggaran terkhusus menyelesaikan soal pendataan bansos dan penyalurannya. Karena, sampai September ini dana yang dikucurkan pemerintah pusat masih banyak bertengger di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan belum tersalurkan dengan baik.
“Saat ini hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Sehingga opsi penundaan pilkada jangan dianggap sebagai langkah politis saling jegal satu sama lainnya. Di beberapa negara seperti Polandia, India, Kanada, Siprus dan AS menunda suksesi kepemimpinan baik tingkat pusat atau daerah dikarenakan ingin mendapatkan hasil yang maksimal,” tegasnya.
“Pertanyaannya, kenapa di Indonesia yang bercorak demokrasi tidak meniru langkah-langkah negara lain yang sama-sama berjuang menghadapi pandemi ini. Bukankah pemilihan 3000 kades distop? Kenapa pilkada yang melingkupi seluruh desa tidak ditunda? Sebenarnya apa yang dicari dalam pilkada? Kemenangan atau kematian hati nurani?,” tukas Rizqi.
Dia mengingatkan pada pemerintah bahwa di masa pandemi ini, ilmu epidemologi menjadi tolak ukur keberhasilan seluruh bidang termasuk politik dan ekonomi. Sehingga, seyogyanya Presiden memprioritaskan regulasi kesehatan sebagai acuan dalam membuat regulasi Pilkada. Legal Culture Institute menganalisa, penundaan Pilkada bukan hanya menyelamatkan nyawa manusia tapi juga bisa menyelamatkan demokrasi dari korupsi politik.
Selain menghindari bantuan sosial (bansos) menjadi bancakan saat Pilkada, sambung Rizqi, penundaan pilkada dapat membantu daerah dalam mengadaptasi penyelarasan anggaran terkhusus menyelesaikan soal pendataan bansos dan penyalurannya. Karena, sampai September ini dana yang dikucurkan pemerintah pusat masih banyak bertengger di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan belum tersalurkan dengan baik.
“Saat ini hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Sehingga opsi penundaan pilkada jangan dianggap sebagai langkah politis saling jegal satu sama lainnya. Di beberapa negara seperti Polandia, India, Kanada, Siprus dan AS menunda suksesi kepemimpinan baik tingkat pusat atau daerah dikarenakan ingin mendapatkan hasil yang maksimal,” tegasnya.
“Pertanyaannya, kenapa di Indonesia yang bercorak demokrasi tidak meniru langkah-langkah negara lain yang sama-sama berjuang menghadapi pandemi ini. Bukankah pemilihan 3000 kades distop? Kenapa pilkada yang melingkupi seluruh desa tidak ditunda? Sebenarnya apa yang dicari dalam pilkada? Kemenangan atau kematian hati nurani?,” tukas Rizqi.
(muh)
tulis komentar anda