Pilkada di tengah Pandemi, Pemerintah Tak Boleh Abaikan Suara Publik
Rabu, 23 September 2020 - 13:17 WIB
Desakan agar Pilkada serentak 2020 kembali ditunda terus disampaikan sejumlah pihak. Pilkada kali ini dianggap berbahaya karena dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 yang makin luas. Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Desakan agar Pilkada serentak 2020 kembali ditunda terus disampaikan sejumlah pihak. Pilkada kali ini dianggap berbahaya karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang makin luas. Bahkan, Guru Besar UIN Jakarta, Azyumardi Azra telah bersikap tak akan menggunakan hak pilihnya alias golput dalam pilkada.
Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Anggota dewan Pertimbangan MUI itu mengaku alasan dirinya memilih golput atas dasar solidaritas kemanusiaan akibat banyaknya masyarakat yang jadi korban virus tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, partisipasi pemilih adalah tujuan penting dari Pilkada, sama pentingnya dengan partisipasi peserta pemilihan.
"Sehingga kualitas Pilkada dapat dilihat dari antusiasme pemilih, juga banyaknya kontestan," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Rabu (23/9/2020). ( )
Dari sini, menurut dia, semua pihak bisa melihat jika mulai muncul gerakan tidak menggunakan hak pilih alias golput, yang dimulai dari tokoh berpengaruh, maka hal ini menandai lunturnya kredibilitas pilkada.
Dedi menilai itu menandakan lunturnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pilkada. Jika gerakan itu membesar tidak ada pilihan kecuali mengikuti apa yang diinginkan publik. "Pemerintah tidak dapat abai atas keinginan publik," tuturnya.( )
Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Anggota dewan Pertimbangan MUI itu mengaku alasan dirinya memilih golput atas dasar solidaritas kemanusiaan akibat banyaknya masyarakat yang jadi korban virus tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, partisipasi pemilih adalah tujuan penting dari Pilkada, sama pentingnya dengan partisipasi peserta pemilihan.
"Sehingga kualitas Pilkada dapat dilihat dari antusiasme pemilih, juga banyaknya kontestan," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Rabu (23/9/2020). ( )
Dari sini, menurut dia, semua pihak bisa melihat jika mulai muncul gerakan tidak menggunakan hak pilih alias golput, yang dimulai dari tokoh berpengaruh, maka hal ini menandai lunturnya kredibilitas pilkada.
Dedi menilai itu menandakan lunturnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pilkada. Jika gerakan itu membesar tidak ada pilihan kecuali mengikuti apa yang diinginkan publik. "Pemerintah tidak dapat abai atas keinginan publik," tuturnya.( )
(dam)
tulis komentar anda