Menimbang Bioetanol Berbasis Tetes Tebu
Kamis, 23 Juli 2026 - 19:57 WIB
Sejauh ini, dari sisi regulasi penyediaan bahan baku bioetanol bertumpu pada tebu, seperti tertuang dalam Perpres 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Dalam surat Menko Perekonomian ke Menteri Sekretaris Negara, 19 September 2022, diproyeksikan produksi tebu nasional pada 2030 sebesar 110,1 juta ton dengan hasil tetes tebu 4,95 juta ton. Surat ini yang menjadi dasar asumsi-asumsi swasembada gula di Perpres 40/2023.
Disebutkan, apabila semua by product tetes tebu atau molases itu diolah menjadi etanol akan dihasilkan 1.239.283 kiloliter. Dengan kebutuhan bensin non-PSO (public service obligation) pada 2030 sebesar 9 juta kiloliter, potensi bioetanol mencapai sebesar 13,8%. Meskipun belum sebesar biodiesel 50% (B50) yang dimulai 1 Juli 2026, bioetanol 13,8% tentu akan menekan kebutuhan impor bensin. Devisa untuk impor BBM bisa ditekan, yang diharapkan memperbaiki neraca perdagangan.
Di atas kertas, otak-atik angka mudah dibuat. Apakah asumsi akan terwujud dalam realitas, itu hal lain. Selain perlu peta jalan detail yang menuntun rencana kerja, cara mencapai, evaluasi hingga outcome, yang tak kalah penting adalah pembagian rinci siapa melakukan apa, memastikan eksekusi di lapangan secara rigid dan konsisten serta ada reward and punishment. Masalahnya, justru integrasi kebijakan dan konsistensi eksekusi di lapangan secara rigid selama ini jadi tantangan terbesar integritas kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, asumsi amat tidak realistis.
Pertama, produksi tebu 110,1 juta ton pada 2030 didasarkan pada proyeksi luas panen tebu PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), holding gula yang dibentuk PT Perkebunan Nusantara III, mencapai 670.561 hektare. Pada 2025, merujuk laporan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, total luas areal tebu PT SGN hanya 212.437 ha. Pertanyaannya, dari mana tambahan luas areal 458.124 ha itu? Tanpa kepastian lahan yang bisa ditanami tebu, target-target bisa meleset. Meleset amat jauh.
Kedua, produksi tebu 110,1 juta ton pada 2030 didasarkan pada asumsi rendemen PT SGN sebesar 9,2% dan produktivitas tebu 92,6 ton/hektare. Pada 2025, rendemen yang dicapai PT SGN baru 5,53% dan produktivitas tebu 61,76 ton/ha. Bagaimana cara mendongkrak rendemen dan produktivitas tebu? Apakah ada terobosan teknologi baru, baik bibit, bongkar ratoon atau peremajaan tanaman, pupuk khusus atau kultur teknis?
Ketiga, produksi etanol sebesar 1.239.283 kiloliter pada 2030 didasarkan pada asumsi semua tetes yang dihasilkan PT SGN (2.163.207 ton) dan swasta (2.793.926 ton) diproduksi jadi etanol. Padahal, tetes produksi swasta (juga PT SGN) selama ini sudah digunakan untuk bahan baku bumbu masak, alkohol, dan kosmetik. Bisakah dipastikan semua tetes, terutama milik swasta, akan disetor untuk program BBN dan diolah jadi etanol? Bagaimana jika tetes tidak mungkin digeser? Apa alternatifnya?
Disebutkan, apabila semua by product tetes tebu atau molases itu diolah menjadi etanol akan dihasilkan 1.239.283 kiloliter. Dengan kebutuhan bensin non-PSO (public service obligation) pada 2030 sebesar 9 juta kiloliter, potensi bioetanol mencapai sebesar 13,8%. Meskipun belum sebesar biodiesel 50% (B50) yang dimulai 1 Juli 2026, bioetanol 13,8% tentu akan menekan kebutuhan impor bensin. Devisa untuk impor BBM bisa ditekan, yang diharapkan memperbaiki neraca perdagangan.
Di atas kertas, otak-atik angka mudah dibuat. Apakah asumsi akan terwujud dalam realitas, itu hal lain. Selain perlu peta jalan detail yang menuntun rencana kerja, cara mencapai, evaluasi hingga outcome, yang tak kalah penting adalah pembagian rinci siapa melakukan apa, memastikan eksekusi di lapangan secara rigid dan konsisten serta ada reward and punishment. Masalahnya, justru integrasi kebijakan dan konsistensi eksekusi di lapangan secara rigid selama ini jadi tantangan terbesar integritas kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, asumsi amat tidak realistis.
Pertama, produksi tebu 110,1 juta ton pada 2030 didasarkan pada proyeksi luas panen tebu PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), holding gula yang dibentuk PT Perkebunan Nusantara III, mencapai 670.561 hektare. Pada 2025, merujuk laporan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, total luas areal tebu PT SGN hanya 212.437 ha. Pertanyaannya, dari mana tambahan luas areal 458.124 ha itu? Tanpa kepastian lahan yang bisa ditanami tebu, target-target bisa meleset. Meleset amat jauh.
Kedua, produksi tebu 110,1 juta ton pada 2030 didasarkan pada asumsi rendemen PT SGN sebesar 9,2% dan produktivitas tebu 92,6 ton/hektare. Pada 2025, rendemen yang dicapai PT SGN baru 5,53% dan produktivitas tebu 61,76 ton/ha. Bagaimana cara mendongkrak rendemen dan produktivitas tebu? Apakah ada terobosan teknologi baru, baik bibit, bongkar ratoon atau peremajaan tanaman, pupuk khusus atau kultur teknis?
Ketiga, produksi etanol sebesar 1.239.283 kiloliter pada 2030 didasarkan pada asumsi semua tetes yang dihasilkan PT SGN (2.163.207 ton) dan swasta (2.793.926 ton) diproduksi jadi etanol. Padahal, tetes produksi swasta (juga PT SGN) selama ini sudah digunakan untuk bahan baku bumbu masak, alkohol, dan kosmetik. Bisakah dipastikan semua tetes, terutama milik swasta, akan disetor untuk program BBN dan diolah jadi etanol? Bagaimana jika tetes tidak mungkin digeser? Apa alternatifnya?
Lihat Juga :