Raja Adat dan Sultan Bali Temui KSP di Istana, Minta Prabowo Segera Realisasikan Bandara Bali Utara
Jum'at, 17 Juli 2026 - 12:36 WIB
“Kenapa? Ini sudah meradang. Sama dengan bisul itu sudah dibiarkan itu kalau nggak segera dimutasi akan sakitnya luar biasa, karena kami kelihatan puri-puri mendukung ini, wah kok nggak ada wibawa (kami), nggak punya puri-puri ini gimana? Kan harga diri malu kita. Nah kalau tidak ya tidak, kalau iya tolong dipercepat karena pembangunan bandara itu tidak bisa setahun dua tahun, paling tidak tiga sampai empat tahun bahkan lima tahun," katanya.
Ia menjelaskan, komitmen pembangunan Bandara Bali Utara disampaikan Presiden Prabowo pada 13 Februari 2024. Bandara tersebut direncanakan dibangun di lepas Pantai Kubutambahan. Menurutnya, keberadaan bandara baru sangat dibutuhkan karena hingga kini Bali hanya memiliki satu bandara internasional, yakni Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang berada di wilayah selatan.
Selain untuk meningkatkan konektivitas, pembangunan bandara juga dinilai dapat mendorong pemerataan pembangunan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Bali Utara. “Di mana pembangunan di selatan itu masif sekali, kemudian menimbulkan apa namanya, masyarakat dan generasi muda khususnya yang ada di Bali utara itu tidak ada lapangan kerja. Karena tidak ada pembangunan, tidak ada proyek,” ucapnya.
Cokorda juga menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pembangunan sepenuhnya akan dibiayai melalui investasi swasta sehingga tidak membebani keuangan negara.
“Masalah pembiayaan tidak mengganggu APBN. Ini murni dari investasi, investasi swasta. Tidak ada mengganggu APBN. Sekarang sudah keuangan negara sedang begini masa dipaksa membangun bandara? Nanti jadi diskusi liar, nanti di masyarakat. Tidak ada mengganggu APBN. Khusus ini pembangunan Bali utara, ada keputusan dari Presiden, segera kita bisa bangun baik itu teknologi sudah ada, investasinya, pendanaan sudah cukup untuk dibangun tanpa mengganggu APBN,” ujar Cokorda.
Ia menjelaskan, komitmen pembangunan Bandara Bali Utara disampaikan Presiden Prabowo pada 13 Februari 2024. Bandara tersebut direncanakan dibangun di lepas Pantai Kubutambahan. Menurutnya, keberadaan bandara baru sangat dibutuhkan karena hingga kini Bali hanya memiliki satu bandara internasional, yakni Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang berada di wilayah selatan.
Selain untuk meningkatkan konektivitas, pembangunan bandara juga dinilai dapat mendorong pemerataan pembangunan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Bali Utara. “Di mana pembangunan di selatan itu masif sekali, kemudian menimbulkan apa namanya, masyarakat dan generasi muda khususnya yang ada di Bali utara itu tidak ada lapangan kerja. Karena tidak ada pembangunan, tidak ada proyek,” ucapnya.
Cokorda juga menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pembangunan sepenuhnya akan dibiayai melalui investasi swasta sehingga tidak membebani keuangan negara.
“Masalah pembiayaan tidak mengganggu APBN. Ini murni dari investasi, investasi swasta. Tidak ada mengganggu APBN. Sekarang sudah keuangan negara sedang begini masa dipaksa membangun bandara? Nanti jadi diskusi liar, nanti di masyarakat. Tidak ada mengganggu APBN. Khusus ini pembangunan Bali utara, ada keputusan dari Presiden, segera kita bisa bangun baik itu teknologi sudah ada, investasinya, pendanaan sudah cukup untuk dibangun tanpa mengganggu APBN,” ujar Cokorda.
Lihat Juga :