Ketua Komite III DPD RI Desak Kemenkes Percepat Pengadaan Alat Deteksi HIV pada Bayi

Kemenkes harus memberi ruang kepada daerah untuk menyusun perencanaan anggaran sesuai kebutuhan masing-masing provinsi dan memperluas kerja sama dengan laboratorium yang sudah memiliki peralatan dimaksud. “Persoalannya, daerah tidak memiliki kewenangan karena seluruh pengadaan dilakukan secara terpusat,” ujar Filep.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat dr Alwan Rimosan membenarkan keterlambatan pemeriksaan EID akibat belum tersedianya reagen yang pengadaan dilakukan secara terpusat oleh Kemenkes.

Meski demikian, seluruh layanan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak tetap berjalan, dan bayi yang lahir dari ibu dengan HIV juga tetap memperoleh tata laksana sesuai pedoman, termasuk pemberian profilaksis serta pemantauan klinis.

“Memang benar terjadi keterlambatan pelayanan pemeriksaan EID karena reagen belum tersedia. Kondisi ini tidak hanya Papua Barat, tetapi berbagai provinsi di Indonesia,” kata Alwan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Barat, kata dia, terus berkoordinasi dengan Kemenkes agar proses distribusi reagen segera dilakukan sehingga pemeriksaan sampel darah yang tertunda dapat ditindaklanjuti. “Kami berkomitmen memastikan tidak ada bayi yang kehilangan kesempatan memperoleh diagnosis dan pengobatan sedini mungkin. Keselamatan ibu dan bayi tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.