Menyorot Kebijakan Bahan Bakar B50
Minggu, 12 Juli 2026 - 18:45 WIB
Ketiga, potensi subsidi energi justru membengkak, alias beban fiskal yang lebih besar. Sebagaimana harga minyak mentah, harga CPO juga fluktuatif, mengikusi harga pasar internasional. Artinya, potensi alokasi subsidi pemerintah akan membengkak untuk mengamankan pasokan B50, jika harga CPO dan harga minyak mentah melambung. Maka beban fiskal pemerintah akan melambung pula. Tujuan hemat subsidi akan menjadi pepesan kosong, sebagaimana dulu target penghematan subsidi gas elpiji 3 kg, toh akhirnya alokasi subsidinya jebol juga. Pemerintah pun kini tengah mencoba memigrasi ke CNG (Compress Natural Gas), demi menekan subsidi gas elpiji.
Keempat, kontradiksi dengan komoditas pangan. Dari perspektif produsen, harga CPO untuk energi lebih menguntungkan, daripada harga CPO untuk komoditas pangan. Produsen akan mengarusutamakan CPO untuk energi daripada untuk pangan. Dampak terhadap hal ini, pasokan dan harga pangan akan mengalami kenaikan, terutama minyak goreng. Dan juga untuk produk consumers good lainnya, seperti kosmetik, toiletters, dll. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjamin pasokan CPO. Jangan sampai pasokan CPO untuk pangan tergerus, gegara CPO dialokasikan untuk program energi B50. Belum lagi nanti jika pemerintah dan Pertamina juga menggeber program bahan bakar nabati lainnya, yakni E10/E20 (etanol). Jangan sampai program bahan bakar nabati justru mengerek inflasi komoditas pangan.
Kelima, kontradiksi dengan kebijakan lingkungan. Ini isu yang paling mengkhawatirkan, jika produksi CPO digenjot untuk energi, maka ujung-ujungnya membuka lahan baru untuk sawit, alias terjadi deforestasi (penggundulan hutan). Jika fenomena ini yang terjadi maka kerugian ekonomi, sosial dan ekologis menjadi lebih besar. Tujuan mengusung bahan bakar B50 untuk mengurangi emisi gas buang, pada akhirnya justru sebaliknya, produksi emisi gas buang Indonesia akan menyundul langit, tersebab deforestasi makin meluas. Upaya mewujudkan transisi energi untuk mencapai net zero emission hanyalah omon-omon.
Selain itu, pemerintah jangan hanya terfokus pada bahan bakar B50. Kebijakan kendaraan listrik (EV) yang sekarang sudah bertumbuh, harus terus dikembangkan, sebab kendaraan listrik justru bisa lebih efektif jika tujuannya untuk mengurangi emisi gas buang.
Spirit pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi, apalagi berbasis non fosil, tentu menjadi spirit kebijakan yang positif dan relevan dengan aspek ekologis. Namun, spirit kebijakan yang bagus ini di sisi lain jangan sampai mengorbankan aspek aspek yang lainnya, khususnya aspek lingkungan itu sendiri. Jangan sampai bahan bakar energi B50 mengorbankan lingkungan dengan melakukan deforestasi secara masif dan terstruktur alias "ugal-ugalan". B50 harus mengoptimalkan/peremajaan lahan sawit yang sudah ada, agar lebih produktif; tanpa melakukan aksi penggundulan hutan.
Keempat, kontradiksi dengan komoditas pangan. Dari perspektif produsen, harga CPO untuk energi lebih menguntungkan, daripada harga CPO untuk komoditas pangan. Produsen akan mengarusutamakan CPO untuk energi daripada untuk pangan. Dampak terhadap hal ini, pasokan dan harga pangan akan mengalami kenaikan, terutama minyak goreng. Dan juga untuk produk consumers good lainnya, seperti kosmetik, toiletters, dll. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjamin pasokan CPO. Jangan sampai pasokan CPO untuk pangan tergerus, gegara CPO dialokasikan untuk program energi B50. Belum lagi nanti jika pemerintah dan Pertamina juga menggeber program bahan bakar nabati lainnya, yakni E10/E20 (etanol). Jangan sampai program bahan bakar nabati justru mengerek inflasi komoditas pangan.
Kelima, kontradiksi dengan kebijakan lingkungan. Ini isu yang paling mengkhawatirkan, jika produksi CPO digenjot untuk energi, maka ujung-ujungnya membuka lahan baru untuk sawit, alias terjadi deforestasi (penggundulan hutan). Jika fenomena ini yang terjadi maka kerugian ekonomi, sosial dan ekologis menjadi lebih besar. Tujuan mengusung bahan bakar B50 untuk mengurangi emisi gas buang, pada akhirnya justru sebaliknya, produksi emisi gas buang Indonesia akan menyundul langit, tersebab deforestasi makin meluas. Upaya mewujudkan transisi energi untuk mencapai net zero emission hanyalah omon-omon.
Selain itu, pemerintah jangan hanya terfokus pada bahan bakar B50. Kebijakan kendaraan listrik (EV) yang sekarang sudah bertumbuh, harus terus dikembangkan, sebab kendaraan listrik justru bisa lebih efektif jika tujuannya untuk mengurangi emisi gas buang.
Spirit pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi, apalagi berbasis non fosil, tentu menjadi spirit kebijakan yang positif dan relevan dengan aspek ekologis. Namun, spirit kebijakan yang bagus ini di sisi lain jangan sampai mengorbankan aspek aspek yang lainnya, khususnya aspek lingkungan itu sendiri. Jangan sampai bahan bakar energi B50 mengorbankan lingkungan dengan melakukan deforestasi secara masif dan terstruktur alias "ugal-ugalan". B50 harus mengoptimalkan/peremajaan lahan sawit yang sudah ada, agar lebih produktif; tanpa melakukan aksi penggundulan hutan.
(zik)
Lihat Juga :