Perencanaan Matang dan Value for Money Kunci Keberhasilan Modernisasi Alutsista

Eko menambahkan modernisasi pertahanan tidak cukup hanya menghasilkan value for money, tetapi juga harus menciptakan value for the economy, yaitu mendorong pertumbuhan industri pertahanan nasional, memperkuat rantai pasok dalam negeri, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Sementara itu, Laksamana Muda TNI (Purn) Agung Pramono menegaskan keberhasilan modernisasi pertahanan sangat bergantung pada kualitas perencanaan. Menurutnya, perencanaan pembangunan kekuatan TNI disusun melalui mekanisme top-down dan bottom-up, dengan mempertimbangkan visi pemerintah, perkembangan ancaman, geopolitik, teknologi militer, kemampuan ekonomi nasional, hingga berbagai alternatif apabila terjadi perubahan kondisi fiskal.

“Keputusan penggunaan pinjaman luar negeri harus menjadi bagian dari proses perencanaan strategis, bukan sekadar keputusan finansial. Perencanaan yang baik harus dijalankan secara konsisten dan berkomitmen agar mampu menghasilkan kekuatan pertahanan yang efektif sekaligus mendukung tumbuhnya industri pertahanan nasional," katanya.

Terkait skema pembiayaan, Agung mengingatkan pemilihan sumber pendanaan tidak boleh didorong oleh tekanan politik maupun kemudahan memperoleh kredit. Apabila skema pembiayaan justru mengarahkan Indonesia membeli alutsista yang kualitas teknologinya belum terbukti atau tidak sesuai kebutuhan operasional, maka tujuan value for money tidak akan tercapai.

“Seluruh keputusan pengadaan harus didasarkan pada analisis geopolitik, geoekonomi, kualitas teknologi, serta kemampuan fiskal nasional agar manfaat strategis yang direncanakan benar-benar dapat diwujudkan,” ucapnya.

Di sisi lain, Alman Helvas Ali menilai tantangan terbesar pengadaan alutsista saat ini terletak pada lemahnya konsistensi perencanaan. Ali mengungkapkan perubahan blue book pinjaman luar negeri yang berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya sinkronisasi yang lebih kuat antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bappenas.