Perencanaan Matang dan Value for Money Kunci Keberhasilan Modernisasi Alutsista
Kamis, 09 Juli 2026 - 07:38 WIB
“Kapasitas fiskal harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengadaan sehingga setiap pinjaman benar-benar menghasilkan kemampuan tempur yang dibutuhkan,” katanya.
Dia menambahkan penggunaan pinjaman luar negeri seharusnya diprioritaskan untuk menyelesaikan program-program yang telah berjalan, termasuk pemenuhan Integrated Logistics Support (ILS) bagi alutsista yang sudah dibeli, sebelum memulai proyek baru. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat kemampuan maritim melalui penambahan kapal perang yang benar-benar menjadi prioritas strategis.
“Meskipun ruang fiskal semakin terbatas, modernisasi pertahanan tetap dapat dilakukan secara efektif apabila pemerintah fokus pada kebutuhan yang memberikan nilai manfaat tertinggi,” ucapnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan Agung Pramono yang menilai Indonesia perlu memperkuat kemampuan pertahanan laut melalui penambahan fregat kelas besar, termasuk PPA (Italia), sebagai bagian dari strategi anti-access untuk menjaga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Menurutnya, kapal fregat berukuran 3.000–6.000 ton lebih efektif ditempatkan di wilayah terluar sebagai garis pertahanan depan dibandingkan hanya mengandalkan kapal berukuran lebih kecil.
"Kalau bicara prioritas, maka nilai manfaat harus menjadi pertimbangan utama. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, penambahan fregat PPA penting untuk memperkuat kemampuan penangkalan dan menjaga wilayah ZEE," ujarnya.
Ketiganya sepakat bahwa modernisasi pertahanan tetap menjadi kebutuhan strategis Indonesia, namun harus dilakukan secara realistis sesuai kemampuan fiskal negara. Perencanaan yang matang, transparansi, pemilihan skema pembiayaan yang efisien, serta keberpihakan terhadap industri pertahanan nasional menjadi prasyarat agar setiap pinjaman luar negeri benar-benar menghasilkan kemampuan pertahanan yang optimal sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
“Dengan demikian, value for money dalam pengadaan alutsista tidak hanya diukur dari harga pembelian, tetapi juga dari efektivitas operasional, keberlanjutan pembiayaan, serta kontribusinya terhadap kekuatan pertahanan dan pembangunan ekonomi nasional,” katanya.
Dia menambahkan penggunaan pinjaman luar negeri seharusnya diprioritaskan untuk menyelesaikan program-program yang telah berjalan, termasuk pemenuhan Integrated Logistics Support (ILS) bagi alutsista yang sudah dibeli, sebelum memulai proyek baru. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat kemampuan maritim melalui penambahan kapal perang yang benar-benar menjadi prioritas strategis.
“Meskipun ruang fiskal semakin terbatas, modernisasi pertahanan tetap dapat dilakukan secara efektif apabila pemerintah fokus pada kebutuhan yang memberikan nilai manfaat tertinggi,” ucapnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan Agung Pramono yang menilai Indonesia perlu memperkuat kemampuan pertahanan laut melalui penambahan fregat kelas besar, termasuk PPA (Italia), sebagai bagian dari strategi anti-access untuk menjaga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Menurutnya, kapal fregat berukuran 3.000–6.000 ton lebih efektif ditempatkan di wilayah terluar sebagai garis pertahanan depan dibandingkan hanya mengandalkan kapal berukuran lebih kecil.
"Kalau bicara prioritas, maka nilai manfaat harus menjadi pertimbangan utama. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, penambahan fregat PPA penting untuk memperkuat kemampuan penangkalan dan menjaga wilayah ZEE," ujarnya.
Ketiganya sepakat bahwa modernisasi pertahanan tetap menjadi kebutuhan strategis Indonesia, namun harus dilakukan secara realistis sesuai kemampuan fiskal negara. Perencanaan yang matang, transparansi, pemilihan skema pembiayaan yang efisien, serta keberpihakan terhadap industri pertahanan nasional menjadi prasyarat agar setiap pinjaman luar negeri benar-benar menghasilkan kemampuan pertahanan yang optimal sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
“Dengan demikian, value for money dalam pengadaan alutsista tidak hanya diukur dari harga pembelian, tetapi juga dari efektivitas operasional, keberlanjutan pembiayaan, serta kontribusinya terhadap kekuatan pertahanan dan pembangunan ekonomi nasional,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :