Muhaimin Ajak Seluruh Elemen Bangsa Bersinergi Bendung Gelombang PHK
Selasa, 22 September 2020 - 11:19 WIB
“Karena itu, tak ada jalan lain selain seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk membendung gelombang PHK ini agar dampak sosial lebih luas bisa dicegah. Pemerintah harus terus diingatkan bahwa berbagai stimulus harus segera dan cepat disalurkan. Berbagai hambatan birokrasi harus dipangkas. Permudah mekanisme pencairan,” imbuh Ketua Umum DPP PKB ini. (Baca juga: Bahas Korban PHK, Menaker Negara G20 Kumpul Gelar Temu Virtual)
Lebih lanjut Muhaimin mengatakan, berbagai skema perlindungan sosial sesungguhnya telah diberikan negara. Hal ini telah menjadi komitmen bersama antara DPR dan pemerintah. Mulai soal stimulus untuk dunia usaha, UMKM, pekerja bergaji rendah, bantuan untuk orang miskin, BLT Dana Desa, dan lainnya. "Yang diperlukan sekarang adalah sinergitas semua komponen agar bergerak bersama menahan laju dan gelombang PHK agar tidak semakin membesar. Perlu sinergitas pemerintah pusat dan daerah agar data yang diberikan bisa akurat sehingga bantuan tepat sasaran,” tegas Ketua Pengawas Penanganan Covid-19 DPR ini.
Muhaimin menuturkan, selama ini masalah yang ada adalah soal kesemrawutan data. "Ke depan, saya kira perlu dirumuskan adanya satu data tunggal yang menjadi acuan pemerintah. Selama ini masing-masing lembaga atau kementerian punya data sendiri-sendiri. Ini agak repot untuk menentukan sebuah kebijakan yang tepat dan cepat,” tutur Muhaimin.
Di masa depan, kata Muhaimin, pemerintah bersama DPR perlu merumuskan skema-skema perlindungan sosial secara cermat dan rinci tentang instrumen-instrumen apa saja yang harus tercakup. "Pengarusutamaan perlindungan sosial ini penting dalam kebijakan negara karena ia akan menjadi salah satu parameter terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial warganya," katanya.
Artinya, skema perlindungan sosial ini tidak hanya ada ketika ada bencana saja. "Perlindungan sosial ini akan menekan tingkat kemiskinan, memperbaiki standar kehidupan, serta mampu menjamin perlindungan terhadap risiko-risiko sosial yang muncul di masyarakat," tutur Muhaimin.
Lebih lanjut Muhaimin mengatakan, berbagai skema perlindungan sosial sesungguhnya telah diberikan negara. Hal ini telah menjadi komitmen bersama antara DPR dan pemerintah. Mulai soal stimulus untuk dunia usaha, UMKM, pekerja bergaji rendah, bantuan untuk orang miskin, BLT Dana Desa, dan lainnya. "Yang diperlukan sekarang adalah sinergitas semua komponen agar bergerak bersama menahan laju dan gelombang PHK agar tidak semakin membesar. Perlu sinergitas pemerintah pusat dan daerah agar data yang diberikan bisa akurat sehingga bantuan tepat sasaran,” tegas Ketua Pengawas Penanganan Covid-19 DPR ini.
Muhaimin menuturkan, selama ini masalah yang ada adalah soal kesemrawutan data. "Ke depan, saya kira perlu dirumuskan adanya satu data tunggal yang menjadi acuan pemerintah. Selama ini masing-masing lembaga atau kementerian punya data sendiri-sendiri. Ini agak repot untuk menentukan sebuah kebijakan yang tepat dan cepat,” tutur Muhaimin.
Di masa depan, kata Muhaimin, pemerintah bersama DPR perlu merumuskan skema-skema perlindungan sosial secara cermat dan rinci tentang instrumen-instrumen apa saja yang harus tercakup. "Pengarusutamaan perlindungan sosial ini penting dalam kebijakan negara karena ia akan menjadi salah satu parameter terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial warganya," katanya.
Artinya, skema perlindungan sosial ini tidak hanya ada ketika ada bencana saja. "Perlindungan sosial ini akan menekan tingkat kemiskinan, memperbaiki standar kehidupan, serta mampu menjamin perlindungan terhadap risiko-risiko sosial yang muncul di masyarakat," tutur Muhaimin.
Lihat Juga :