SPI Jadi yang Pertama Beri Naskah Analisis RUU Advokat ke Pemerintah
Selasa, 23 Juni 2026 - 20:21 WIB
Ketua Dewan Penasihat Suara Advokat Indonesia (SAI) Juniver Girsang menuturkan momentum pembahasan RUU Advokat tidak boleh disia-siakan. Dia menilai Undang-Undang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mampu menjawab realitas profesi hukum yang berkembang.
“Desain organisasi advokat sebagai wadah tunggal (single bar) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang ada saat ini,” ucapnya.
Lahirnya banyak organisasi advokat, putusan Mahkamah Konstitusi terkait kebebasan berserikat, serta dinamika internal organisasi profesi menunjukkan perlunya desain baru yang mampu menjamin standar kualitas advokat secara nasional.
Juniver mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional sebagai lembaga independen yang bertugas menetapkan standar pendidikan profesi, menyelenggarakan ujian advokat, mengawasi pendidikan berkelanjutan, hingga menegakkan kode etik profesi.
Dia menilai berbagai persoalan yang muncul selama ini, mulai dari disparitas Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), kualitas ujian profesi, hingga lemahnya penegakan kode etik, menjadi alasan kuat perlunya regulasi baru.
Dukungan terhadap percepatan pembahasan RUU Advokat juga datang dari Wakil Ketua Umum DPP Kongres Advokat Indonesia Herman Kadir.
Dia menilai DPR saat ini terus menyerap aspirasi dari berbagai organisasi advokat di seluruh Indonesia guna merumuskan desain organisasi profesi yang lebih adaptif terhadap perkembangan sistem hukum nasional.
“Desain organisasi advokat sebagai wadah tunggal (single bar) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang ada saat ini,” ucapnya.
Lahirnya banyak organisasi advokat, putusan Mahkamah Konstitusi terkait kebebasan berserikat, serta dinamika internal organisasi profesi menunjukkan perlunya desain baru yang mampu menjamin standar kualitas advokat secara nasional.
Juniver mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional sebagai lembaga independen yang bertugas menetapkan standar pendidikan profesi, menyelenggarakan ujian advokat, mengawasi pendidikan berkelanjutan, hingga menegakkan kode etik profesi.
Dia menilai berbagai persoalan yang muncul selama ini, mulai dari disparitas Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), kualitas ujian profesi, hingga lemahnya penegakan kode etik, menjadi alasan kuat perlunya regulasi baru.
Dukungan terhadap percepatan pembahasan RUU Advokat juga datang dari Wakil Ketua Umum DPP Kongres Advokat Indonesia Herman Kadir.
Dia menilai DPR saat ini terus menyerap aspirasi dari berbagai organisasi advokat di seluruh Indonesia guna merumuskan desain organisasi profesi yang lebih adaptif terhadap perkembangan sistem hukum nasional.
Lihat Juga :