Paradoks Tata Kelola Batu Bara di Indonesia

Ke depan Presiden Prabowo perlu mengintegrasikan sistem verifikasi dan pengawasan yang lebih kuat di tingkat kementerian terhadap alokasi DMO, tidak hanya untuk ekspor seperti dilakukan dengan membentuk DSI. Agar tidak terjadi lagi pemadaman listrik karena kekuarangan pasokan batu bara seperti terjadi belakangan ini.

Sebenarnya seberapa mahal memproduksi batu bara di Indonesia? International Energy Agency (IEA), organisasi antar-pemerintah yang berfokus pada kebijakan energi global, keamanan pasokan, dan transisi menuju energi bersih, pada tahun 2025 menyebutkan Indonesia memiliki biaya operasional terendah di antara eksportir utama dunia, sekitar USD18/ton pada 2025, lebih rendah dari Australia, Kolumbia, dan Afrika Selatan.

Ditambah dengan biaya royalti kepada pemerintah/negara, logistik, dan overhead kantor, IEA menyebutkan total biayanya sebesar USD30–50/ton. Tambang besar open pit di Kalimantan, biaya produksi dan operasional diperkirakan sekitar USD40 per ton, tambang menengah USD50 per ton, dan tambang kecil USD50-70 per ton. Jadi untuk kepentingan produsen batubara yang mana permintaan revisi harga DMO yang akhir-akhir kita dengar?

Tata Kelola PT DSI

Dalam konteks reformasi tatakelola, kehadiran PT Danantara Strategic Investment (DSI) masih mengundang tanda tanya. Sejauh mana BUMN baru ini didisain sebagai entitas yang berperan dalam pengelolaan dan optimalisasi aset strategis negara, termasuk sektor sumber daya alam.

PT DSI harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kepentingan negara, bukan sekadar menambah lapisan birokrasi baru. DSI harus menjadi ujung tombak operasionalisasi strategi negara dalam memastikan bahwa nilai ekonomi batu bara Indonesia dapat ditangkap secara optimal, baik melalui perdagangan, investasi, maupun pengelolaan aset.

Namun keberhasilan peran tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang diterapkan sejak awal. Tanpa standar transparansi yang tinggi, DSI berisiko menghadapi persoalan yang sama yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam, yakni konflik kepentingan, asimetri informasi, dan inefisiensi kelembagaan.

Karena itu, DSI tidak boleh berkembang menjadi titik rente baru dalam tata kelola batu bara nasional. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa lembaga yang dibentuk untuk memperkuat peran negara justru dapat menjadi sumber masalah apabila tidak disertai mekanisme akuntabilitas yang kuat.

Kewenangan yang besar dalam perdagangan, investasi, atau pengelolaan aset harus diimbangi dengan keterbukaan data, pelaporan berkala, audit independen, serta pengawasan lintas lembaga. Semakin besar peran yang diberikan kepada DSI, semakin tinggi pula standar tata kelola yang harus dipenuhi.

Pengawasan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada satu institusi saja di DSI. Tata kelola batu bara modern membutuhkan ekosistem pengawasan yang terintegrasi. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan memantau arus devisa yang masuk ke sistem keuangan nasional. Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai berperan dalam memverifikasi nilai transaksi ekspor, mengawasi potensi under-invoicing, dan mendeteksi praktik transfer pricing.

Sementara itu, PPATK dan regulator pertambangan (Kementerian ESDM) dilibatkan untuk melihat aliran dana ekspor kepada pihak-pihak terkait, sebagai bentuk transparansi kepada penerima manfaat akhir (beneficial ownership transparency). BPK perlu berperan memastikan bahwa seluruh mekanisme pengelolaan dan penerimaan negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan memberikan manfaat maksimal bagi keuangan negara.

Di sisi lain, peran BUMN jasa survei seperti Sucofindo dan Surveyor Indonesia menjadi semakin strategis. Kedua lembaga ini memiliki kompetensi dalam verifikasi kuantitas, kualitas, dan spesifikasi komoditas yang diperdagangkan.

Dalam sistem pengawasan yang lebih modern, fungsi mereka dapat diperluas sebagai penyedia data independen mengenai volume, kualitas, dan nilai batubara yang diekspor, sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menguji kewajaran transaksi yang dilaporkan perusahaan. Kehadiran data verifikasi independen akan mempersempit ruang bagi manipulasi volume maupun harga transaksi.

Pada akhirnya, reformasi tata kelola batu bara perlu dilakukan dari berbagai aspek secara bersamaan dan cepat, tidak cukup hanya dengan mengubah formula harga acuan atau memperkuat kewajiban fiskal. Pemerintah dan DSI perlu segera membangun sistem pengawasan yang saling terhubung, berbasis data, dan melibatkan berbagai institusi yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi.

Dalam kerangka tersebut, DSI seharusnya menjadi koordinator dan penggerak penciptaan nilai bagi negara, sementara pengawasan dilakukan secara berlapis oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPK, PPATK, BUMN survei, serta regulator sektor pertambangan. Dengan model seperti ini, Indonesia tidak hanya dapat meminimalkan risiko under-invoicing, transfer pricing, dan penyimpangan DHE, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan batu bara nasional benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal bagi negara dan rakyat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan tata kelola batubara tidak terletak pada besarnya volume produksi atau tingginya nilai ekspor semata. Ukuran yang lebih penting adalah apakah sumber daya yang tidak terbarukan tersebut mampu menjamin ketahanan energi nasional, mendorong transformasi ekonomi, dan menghasilkan penerimaan negara yang adil bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Selama paradoks-paradoks di atas masih terjadi, Indonesia perlu terus mengevaluasi apakah tata kelola yang ada telah benar-benar sejalan dengan amanat konstitusi untuk mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.