Kemenhut-YKAN Perkuat Transformasi Pengelolaan Hutan Berbasis Sains dan Data
Selasa, 09 Juni 2026 - 16:44 WIB
loading...
Kemenhut dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menandatangani nota kesepahaman ntuk memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kehutanan ( Kemenhut ) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menandatangani nota kesepahaman ntuk memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia melalui pendekatan berbasis sains dan kolaborasi multipihak. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi sektor kehutanan sekaligus pencapaian target iklim nasional, termasuk FOLU Net Sink 2030.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhut Mahfudz menegaskan, sektor kehutanan saat ini menghadapi tantangan kompleks untuk menyelaraskan aspek perlindungan ekologi sebagai penyangga kehidupan, dengan upaya pembangunan ekonomi yang salah satunya berasal dari pemanfaatan sumber daya hutan. Menurut Mahfudz, kondisi tersebut membutuhkan pendekatan kebijakan yang tepat dan terintegrasi.
“Kompleksitas isu kehutanan saat ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil," ujarnya, Selasa (9/6/2026).
Mahfudz menambahkan, keterlibatan mitra pembangunan seperti YKAN di dalam kerja sama ini akan membuka ruang mengakomodasi jejaring, pengalaman dan praktik terbaik dari berbagai wilayah dan komunitas yang dimiliki YKAN untuk memperkuat agenda pembangunan kehutanan kedepannya.
Baca juga: Indonesia-AS Perkuat Kerja Sama Produk Kehutanan Berbasis Keberlanjutan
Penandatanganan MoU ini merupakan kelanjutan dan penguatan kolaborasi yang sebelumnya telah terjalin, khususnya antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan YKAN pada periode 2021–2026, yang berfokus pada penguatan fungsi kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.
Beberapa poin yang menjadi ruang lingkup kerja sama kali ini antara lain, pengembangan dan penguatan kebijakan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan areal preservasi, termasuk penyediaan data, informasi, dan kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhut Mahfudz menegaskan, sektor kehutanan saat ini menghadapi tantangan kompleks untuk menyelaraskan aspek perlindungan ekologi sebagai penyangga kehidupan, dengan upaya pembangunan ekonomi yang salah satunya berasal dari pemanfaatan sumber daya hutan. Menurut Mahfudz, kondisi tersebut membutuhkan pendekatan kebijakan yang tepat dan terintegrasi.
“Kompleksitas isu kehutanan saat ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil," ujarnya, Selasa (9/6/2026).
Mahfudz menambahkan, keterlibatan mitra pembangunan seperti YKAN di dalam kerja sama ini akan membuka ruang mengakomodasi jejaring, pengalaman dan praktik terbaik dari berbagai wilayah dan komunitas yang dimiliki YKAN untuk memperkuat agenda pembangunan kehutanan kedepannya.
Baca juga: Indonesia-AS Perkuat Kerja Sama Produk Kehutanan Berbasis Keberlanjutan
Penandatanganan MoU ini merupakan kelanjutan dan penguatan kolaborasi yang sebelumnya telah terjalin, khususnya antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan YKAN pada periode 2021–2026, yang berfokus pada penguatan fungsi kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.
Beberapa poin yang menjadi ruang lingkup kerja sama kali ini antara lain, pengembangan dan penguatan kebijakan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan areal preservasi, termasuk penyediaan data, informasi, dan kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.
Lihat Juga :
