Rupiah dan Pasar Distrust?

Ciri negara emerging market menampakkan kecenderungan pemerintahnya memilih pasar uang sebagai sumber pembiayaan menutupi defisit APBN-nya. Lewat utang di pasar uang akan mendapat bunga relatif rendah dan bisa digunakan untuk mendongkrak sempitnya ruang fiskal.

Sebenarnya efektivitas kebijakan moneter BI mampu meredam gejolak jangka pendek dan sulit memastikan kontinuitasnya. Pelemahan Rupiah yang terjadi tidak bisa semata dijelaskan sebagai kegagalan kebijakan moneter. Masalahnya jauh lebih struktural, terutama berkaitan dengan kualitas pengelolaan fiskal dan arah kebijakan ekonomi domestik secara keseluruhan.

Dengan demikian, simplikasi pelemahan rupiah itu bukan semata kegagalan bank sentral. Masalahnya tidak sekedar di sektor moneter. Ada masalah yang lebih besar dan tidak menutup kemungkinan adalah problem struktural yang akan menggerus rupiah semakin terpuruk.

BI bukan institusi yang bebas halangan. Gerakannya dibatasi oleh Undang-Undang Bank Indonesia dan tunduk pada regulasi moneter global yang diawasi Bank for International Settlements (BIS). Intervensi BI terhadap pasar valas, pembelian Surat Berharga Negara, pengelolaan cadangan devisa, maupun operasi moneter lainnya tidak bisa dilakukan secara tak terbatas.

Dalam konteks ini, langkah-langkah yang dilakukan BI untuk menjaga stabilitas Rupiah pada dasarnya sudah berada dalam koridor yang tepat, profesional dan sesuai mandat institusionalnya. Disadari pergerakan dan stabilitas valas tidak hanya bergantung pada suku bunga atau intervensi pasar valas, tetapi juga pada kredibilitas fiskal, kualitas pertumbuhan ekonomi, dan struktur pembiayaan negara.

Pada titik ini, tekanan rupiah perlu dibaca lebih luas. Ini bukan hanya cerita tentang dolar AS yang sedang kuat. Ini juga cerita tentang trust, yaitu seberapa besar pasar percaya bahwa kebijakan ekonomi Indonesia masih dikelola dengan disiplin, konsisten, dan tidak saling membebani.

Lebih jauh, satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah risiko fiscal dominance. Istilah ini memang terdengar teknis, tetapi maknanya tidak sederhana. Fiscal dominance terjadi ketika kebijakan fiskal menjadi terlalu dominan sehingga ruang gerak kebijakan moneter ikut menyempit.

Dalam kondisi normal, BI menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan berdasarkan kebutuhan menjaga inflasi dan nilai tukar. Namun dalam situasi fiscal dominance, bank sentral tidak lagi sepenuhnya bebas. Setiap keputusan moneter harus ikut mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya utang pemerintah, stabilitas pasar SBN, dan kemampuan APBN menanggung beban bunga.