Komisi VII DPR Usul 1.000 Bioskop Desa dari APBN 2027
Sabtu, 23 Mei 2026 - 08:14 WIB
“Kalau bioskop itu sendiri yang menentukan otoritas, maka tidak menutup kemungkinan mereka punya afiliasi terhadap PH-PH tertentu. Inilah yang dimaksud monopoli,” ucapnya.
Data terbaru menunjukkan terdapat 113 rumah produksi yang terdaftar hingga 2025. Namun, hanya segelintir PH besar yang mendominasi distribusi dan penayangan film di bioskop nasional.
“Ini sudah dicek datanya ternyata sampai 2025 ada 113 untuk PH. Tapi kan cuma 6-7 PH. Anggaplah 10 PH, sampai 10% yang menguasai 50%. Itu yang jadi catatan kita,” kata Lamhot.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Andhika Satya Wisastho mengusulkan revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman agar sesuai dengan kondisi industri perfilman sekarang.
"Saya kira kondisi di 2009 dan 2026 sudah amat sangat berbeda tentang perfilman di Indonesia. Saya mengusulkan kalau memungkinkan ke depan Komisi VII juga bisa mengadakan terkait revisi undang-undang perfilman," ujarnya.
Data terbaru menunjukkan terdapat 113 rumah produksi yang terdaftar hingga 2025. Namun, hanya segelintir PH besar yang mendominasi distribusi dan penayangan film di bioskop nasional.
“Ini sudah dicek datanya ternyata sampai 2025 ada 113 untuk PH. Tapi kan cuma 6-7 PH. Anggaplah 10 PH, sampai 10% yang menguasai 50%. Itu yang jadi catatan kita,” kata Lamhot.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Andhika Satya Wisastho mengusulkan revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman agar sesuai dengan kondisi industri perfilman sekarang.
"Saya kira kondisi di 2009 dan 2026 sudah amat sangat berbeda tentang perfilman di Indonesia. Saya mengusulkan kalau memungkinkan ke depan Komisi VII juga bisa mengadakan terkait revisi undang-undang perfilman," ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :