Pilkada Medan, Masyarakat Tak Ingin Cakada Terindikasi Korupsi
Minggu, 20 September 2020 - 20:00 WIB
Lembaga survei Medan Institute For Democracy (MIDE) memaparkan hasil survei Pilkada Medan 2020 yang diambil datanya saat awal Agustus lalu. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Lembaga survei Medan Institute For Democracy (MIDE) memaparkan hasil survei Pilkada Medan 2020 yang diambil datanya saat awal Agustus lalu. Lembaga yang diinisiasi oleh sejumlah peneliti muda ini mensurvei 1.000 responden serta menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 3 persen.
Survei dilakukan tepatnya dalam periode 12-16 Agustus di seluruh kecamatan di Kota Medan. (Baca juga: KPU Usul Pilkada Serentak 2020 Terapkan Kotak Suara Keliling)
Dalam hasil survei tersebut permasalahan Kota Medan yang dikeluhkan oleh masyarakat yakni korupsi 17,3 persen; jalan rusak 11,1 persen; banjir 10,9 persen; susah lapangan pekerjaan 10,3 persen; kriminalitas 10,1 persen, dan kemacetan 9,3 persen.
(Baca juga: Ramai Desakan Penundaan Pilkada, Ini Respons KPU)
Menanggapi hal itu pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Dadang Darmawan Pasaribu mengatakan wajar jika masalah warga Kota Medan menjadikan masalah-masalah tersebut menjadi hal utama yang harus diperbaiki ke depannya, terutama permasalahan kasus korupsi yang menyeret nama tiga Wali kota Medan tiga periode berturut-turut.
"Masalah korupsi tentu mencoreng Kota Medan dimana tiga periode kepala daerah, ketiganya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya.
Menurutnya, hal ini membuat masyarakat mengalami seakan trauma kepada kepala dan mengancam tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Medan 2020 semakin berkurang.
"Karena trauma jadi tingkat kepercayaan masyarakat juga semakin menurun pada pemerintahan Kota Medan yang bersih. Saya juga merasa bisa jadi tingkat golput di Pilkada nanti semakin tinggi," ujarnya.
Meskipun demikian, tingkat golput bisa diantisipasi jika para pasangan calon kepala daerah (Cakada) bisa meyakinkan masyarakat bahwa mereka benar-benar bersih dan tidak pernah tersandung kasus korupsi.
Survei dilakukan tepatnya dalam periode 12-16 Agustus di seluruh kecamatan di Kota Medan. (Baca juga: KPU Usul Pilkada Serentak 2020 Terapkan Kotak Suara Keliling)
Dalam hasil survei tersebut permasalahan Kota Medan yang dikeluhkan oleh masyarakat yakni korupsi 17,3 persen; jalan rusak 11,1 persen; banjir 10,9 persen; susah lapangan pekerjaan 10,3 persen; kriminalitas 10,1 persen, dan kemacetan 9,3 persen.
(Baca juga: Ramai Desakan Penundaan Pilkada, Ini Respons KPU)
Menanggapi hal itu pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Dadang Darmawan Pasaribu mengatakan wajar jika masalah warga Kota Medan menjadikan masalah-masalah tersebut menjadi hal utama yang harus diperbaiki ke depannya, terutama permasalahan kasus korupsi yang menyeret nama tiga Wali kota Medan tiga periode berturut-turut.
"Masalah korupsi tentu mencoreng Kota Medan dimana tiga periode kepala daerah, ketiganya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya.
Menurutnya, hal ini membuat masyarakat mengalami seakan trauma kepada kepala dan mengancam tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Medan 2020 semakin berkurang.
"Karena trauma jadi tingkat kepercayaan masyarakat juga semakin menurun pada pemerintahan Kota Medan yang bersih. Saya juga merasa bisa jadi tingkat golput di Pilkada nanti semakin tinggi," ujarnya.
Meskipun demikian, tingkat golput bisa diantisipasi jika para pasangan calon kepala daerah (Cakada) bisa meyakinkan masyarakat bahwa mereka benar-benar bersih dan tidak pernah tersandung kasus korupsi.
tulis komentar anda