Forum Bisnis New York, RI Dorong Investasi Karbon Hutan Berintegritas Tinggi
Selasa, 12 Mei 2026 - 13:07 WIB
Sementara itu, Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam percepatan pengembangan pasar karbon sektor kehutanan Indonesia. Sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam mengembangkan proyek karbon berintegritas tinggi.
APHI bersama seluruh anggotanya siap mendukung pengembangan inisiatif karbon berkualitas yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. “APHI dan seluruh anggota berkomitmen penuh untuk mendorong pengembangan inisiatif karbon berintegritas tinggi dan berkualitas, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan penerimaan pasar domestik maupun internasional menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan perdagangan karbon kehutanan Indonesia. Sekaligus membuka peluang investasi pada proyek restorasi gambut, rehabilitasi hutan, dan pengelolaan hutan lestari yang dapat menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi.
Sekjen APHI Purwadi Soeprihanto menegaskan kawasan konsesi kehutanan Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan proyek karbon. Sedikitnya 48,69 juta hektare area potensial untuk proyek pengurangan emisi gas rumah kaca dan sekitar 3,5 juta hektare area potensial untuk proyek penyerapan karbon (carbon removal project). Baca juga: Regulasi Perdagangan Karbon Direvisi, Ini 3 Manfaat untuk Ekonomi RI
Menurut dia, proyek karbon harus ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan multiusaha kehutanan yang mampu mendukung sistem penghidupan masyarakat sekaligus memperkuat pembiayaan mitigasi perubahan iklim. “Karbon harus menjadi bagian dari multiusaha kehutanan dan dikembangkan melalui tata kelola lanskap yang kuat, perencanaan spasial yang akurat, serta didukung kerja sama dan investasi internasional untuk menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi,” katanya.
Ia menambahkan kolaborasi internasional sangat diperlukan untuk mempercepat pengembangan proyek restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, pengelolaan hutan lestari, dan rehabilitasi hutan. Sementara penguatan investasi dan kepastian regulasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya tarik proyek karbon Indonesia di pasar global.
APHI bersama seluruh anggotanya siap mendukung pengembangan inisiatif karbon berkualitas yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. “APHI dan seluruh anggota berkomitmen penuh untuk mendorong pengembangan inisiatif karbon berintegritas tinggi dan berkualitas, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan penerimaan pasar domestik maupun internasional menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan perdagangan karbon kehutanan Indonesia. Sekaligus membuka peluang investasi pada proyek restorasi gambut, rehabilitasi hutan, dan pengelolaan hutan lestari yang dapat menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi.
Sekjen APHI Purwadi Soeprihanto menegaskan kawasan konsesi kehutanan Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan proyek karbon. Sedikitnya 48,69 juta hektare area potensial untuk proyek pengurangan emisi gas rumah kaca dan sekitar 3,5 juta hektare area potensial untuk proyek penyerapan karbon (carbon removal project). Baca juga: Regulasi Perdagangan Karbon Direvisi, Ini 3 Manfaat untuk Ekonomi RI
Menurut dia, proyek karbon harus ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan multiusaha kehutanan yang mampu mendukung sistem penghidupan masyarakat sekaligus memperkuat pembiayaan mitigasi perubahan iklim. “Karbon harus menjadi bagian dari multiusaha kehutanan dan dikembangkan melalui tata kelola lanskap yang kuat, perencanaan spasial yang akurat, serta didukung kerja sama dan investasi internasional untuk menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi,” katanya.
Ia menambahkan kolaborasi internasional sangat diperlukan untuk mempercepat pengembangan proyek restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, pengelolaan hutan lestari, dan rehabilitasi hutan. Sementara penguatan investasi dan kepastian regulasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya tarik proyek karbon Indonesia di pasar global.
(poe)
Lihat Juga :