Dialog Terbuka Presiden Prabowo Perlu Diperluas ke Kementerian hingga Pemda

Sementara itu, Ade Reza Hariyadi mengemukakan dunia digital saat ini telah menjadi public sphere baru, dimana opini publik tidak ditentukan oleh institusi formal, tetapi oleh kekuatan jejaring informasi. Negara bertarung dengan aktor-aktor asimetris, seperti influencer, buzzer, dan sebagainya.

Satu orang yang punya akses ke media sosial nilainya setara dengan institusi negara. Karena itu aktor-aktor negara perlu merumuskan strategi komunikasi yang tepat berbasis data kredibel agar dapat menjadi rujukan publik untuk keluar dari jebakan framing.

“Pemerintah tidak boleh menyikapi ekspresi di ruang publik dengan pendekatan kekuasaan. Kontra narasi harus disampaikan secara kreatif dengan menunjukkan capaian yang proven dan kredibel,” katanya.

Aktivis Taufik Amrullah menyoroti pola komunikasi pemerintah yang masih perlu dimaksimalkan. Beberapa kebijakan Pemerintahan Prabowo, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, sebetulnya punya konsep yang bagus, tetapi manajemen komunikasi dan pelaksanaannya di lapangan kurang baik.

“Perlu kolaborasi dengan multi stake holder seperti akademisi, media, dan komunitas terkait, Kebijakan yang bagus bisa gagal jika tidak dikomunikasikan dengan baik,” katanya.