Dialog Terbuka Presiden Prabowo Perlu Diperluas ke Kementerian hingga Pemda
Sabtu, 09 Mei 2026 - 21:27 WIB
loading...
Dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan mengundang akademisi, tokoh ormas, dan pimpinan media massa perlu diperluas di kementerian, lembaga negara, hingga pemda agar publik paham kebijakan pemerintah. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan mengundang akademisi, tokoh ormas, dan pimpinan media massa perlu diperluas di kementerian, lembaga negara, hingga di pemerintah daerah (pemda). SiaapSebab dialog tersebut dinilai dapat memperkaya ruang publik dengan percakapan yang substantif dan mengembalikan politik ke arena argumentasi.
“Dialog terbuka mengembalikan diskusi pada data, argumen, dan substansi kebijakan. Juga memberi kesan bahwa pemerintah mau mendengar, siap diuji, dan tidak anti kritik. Dalam tradisi demokrasi, ini lebih sehat dibandingkan dengan komunikasi satu arah, atau politik yang terlalu tertutup,” ujar pengamat politik Nasrullah Larada saat diskusi Majelis Sabtu, di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Diskusi yang mengangkat tema “Politik Persepsi dan Perang Narasi di Era Demokrasi Digital” ini menampilkan pembicara akademisi Ade Reza Hariyadi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Alfan Alfian, dan aktivis Taufik Amrullah.
Baca juga: Prabowo Bangun Ruang Dialog Antisipasi Dampak Geopolitik Dunia
Nasrullah berharap, model dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo dapat diperluas ke kementerian, lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah. Jika itu dilakukan, maka publik akan lebih memahami kebijakan pemerintah. Di era digital, kebijakan yang tidak dijelaskan secara terbuka sering kalah oleh persepsi yang disebarkan secara viral.
Senada, Alfan Alfian menyampaikan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan publik, tapi seyogyanya disertai dengan basis teori dan argumentasi yang kuat. Sebaliknya, Pemerintah akan merespons semua masukan yang ada dengan argumentasi yang kuat berbasis data.
“Dialog semacam ini, seperti yang dicontohkan Presiden Prabowo, akan memperkaya informasi di ruang publik dengan dialog berkualitas dan mencerdaskan,” ucapnya.
Lihat video: Prabowo Dialog dengan 16 Ormas Islam Sikapi Situasi Nasional, Ajak Masyarakat Lebih Tenang
Sementara itu, Ade Reza Hariyadi mengemukakan dunia digital saat ini telah menjadi public sphere baru, dimana opini publik tidak ditentukan oleh institusi formal, tetapi oleh kekuatan jejaring informasi. Negara bertarung dengan aktor-aktor asimetris, seperti influencer, buzzer, dan sebagainya.
Satu orang yang punya akses ke media sosial nilainya setara dengan institusi negara. Karena itu aktor-aktor negara perlu merumuskan strategi komunikasi yang tepat berbasis data kredibel agar dapat menjadi rujukan publik untuk keluar dari jebakan framing.
“Pemerintah tidak boleh menyikapi ekspresi di ruang publik dengan pendekatan kekuasaan. Kontra narasi harus disampaikan secara kreatif dengan menunjukkan capaian yang proven dan kredibel,” katanya.
Aktivis Taufik Amrullah menyoroti pola komunikasi pemerintah yang masih perlu dimaksimalkan. Beberapa kebijakan Pemerintahan Prabowo, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, sebetulnya punya konsep yang bagus, tetapi manajemen komunikasi dan pelaksanaannya di lapangan kurang baik.
“Perlu kolaborasi dengan multi stake holder seperti akademisi, media, dan komunitas terkait, Kebijakan yang bagus bisa gagal jika tidak dikomunikasikan dengan baik,” katanya.
“Dialog terbuka mengembalikan diskusi pada data, argumen, dan substansi kebijakan. Juga memberi kesan bahwa pemerintah mau mendengar, siap diuji, dan tidak anti kritik. Dalam tradisi demokrasi, ini lebih sehat dibandingkan dengan komunikasi satu arah, atau politik yang terlalu tertutup,” ujar pengamat politik Nasrullah Larada saat diskusi Majelis Sabtu, di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Diskusi yang mengangkat tema “Politik Persepsi dan Perang Narasi di Era Demokrasi Digital” ini menampilkan pembicara akademisi Ade Reza Hariyadi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Alfan Alfian, dan aktivis Taufik Amrullah.
Baca juga: Prabowo Bangun Ruang Dialog Antisipasi Dampak Geopolitik Dunia
Nasrullah berharap, model dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo dapat diperluas ke kementerian, lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah. Jika itu dilakukan, maka publik akan lebih memahami kebijakan pemerintah. Di era digital, kebijakan yang tidak dijelaskan secara terbuka sering kalah oleh persepsi yang disebarkan secara viral.
Senada, Alfan Alfian menyampaikan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan publik, tapi seyogyanya disertai dengan basis teori dan argumentasi yang kuat. Sebaliknya, Pemerintah akan merespons semua masukan yang ada dengan argumentasi yang kuat berbasis data.
“Dialog semacam ini, seperti yang dicontohkan Presiden Prabowo, akan memperkaya informasi di ruang publik dengan dialog berkualitas dan mencerdaskan,” ucapnya.
Lihat video: Prabowo Dialog dengan 16 Ormas Islam Sikapi Situasi Nasional, Ajak Masyarakat Lebih Tenang
Sementara itu, Ade Reza Hariyadi mengemukakan dunia digital saat ini telah menjadi public sphere baru, dimana opini publik tidak ditentukan oleh institusi formal, tetapi oleh kekuatan jejaring informasi. Negara bertarung dengan aktor-aktor asimetris, seperti influencer, buzzer, dan sebagainya.
Satu orang yang punya akses ke media sosial nilainya setara dengan institusi negara. Karena itu aktor-aktor negara perlu merumuskan strategi komunikasi yang tepat berbasis data kredibel agar dapat menjadi rujukan publik untuk keluar dari jebakan framing.
“Pemerintah tidak boleh menyikapi ekspresi di ruang publik dengan pendekatan kekuasaan. Kontra narasi harus disampaikan secara kreatif dengan menunjukkan capaian yang proven dan kredibel,” katanya.
Aktivis Taufik Amrullah menyoroti pola komunikasi pemerintah yang masih perlu dimaksimalkan. Beberapa kebijakan Pemerintahan Prabowo, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, sebetulnya punya konsep yang bagus, tetapi manajemen komunikasi dan pelaksanaannya di lapangan kurang baik.
“Perlu kolaborasi dengan multi stake holder seperti akademisi, media, dan komunitas terkait, Kebijakan yang bagus bisa gagal jika tidak dikomunikasikan dengan baik,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
