Ironi Sampah di Jantung Jakarta
Senin, 04 Mei 2026 - 17:03 WIB
Niatnya baik. Akan tetapi instruksi gubernur adalah perintah administratif, ia tidak bisa sendiri mengubah armada pengangkutan, menciptakan pasar bagi hasil pemilahan, atau menambah kapasitas lurah yang sudah kelebihan beban administrasi.
Paradoks terbesar dalam pemilahan sampah Jakarta nampaknya akan kembali mengulang kebijakan administratif. Warga yang sudah susah payah memilah sampahnya mendapati petugas gerobak tetap mencampur semuanya kembali. Jika armada yang ada tidak dirancang untuk sistem terpilah. Pemilahan di rumah gugur di titik paling awal.
Garret Hardin dalam esainya The Tragedy of the Commons (1968) menunjukkan bahwa sumber daya bersama akan terus terdegradasi selama tidak ada mekanisme yang memaksa setiap pihak bertanggung jawab atas kontribusinya. Bantargebang adalah tragedi milik bersama yang dibiarkan terlalu lama. Dan selama sistem tidak memaksa setiap aktor seperti, rumah tangga, bisnis, produsen, pemerintah daerah, menanggung bagian tanggung jawabnya masing-masing, beban itu akan terus mengalir ke satu titik yang sama.
Pembenahan armada pengangkutan agar mendukung sistem terpilah adalah kunci yang paling sering dilewatkan dalam setiap diskusi kebijakan sampah Jakarta. Selama truk pengangkut mencampur sampah yang sudah dipilah warga, kampanye pemilahan adalah energi yang terbuang. Penguatan Bank Sampah sebagai instrumen ekonomi juga menjadi agenda mendesak, warga perlu merasakan nilainya secara langsung.
Prinsip tanggung jawab produsen yang diperluas atau Extended Producer Responsibility perlu ditegakkan lebih serius, produsen yang melempar kemasan plastik ke pasar harus ikut menanggung biaya pengelolaannya, bukan menyerahkan seluruh beban itu kepada pemerintah dan masyarakat. Dan soal Bekasi, hampir empat dekade kota itu menanggung dampak sampah ibu kota. Mekanisme koordinasi formal yang adil dan berkekuatan hukum sudah seharusnya ada jauh sebelum longsor terjadi.
Dua tahun lagi lilin ke-500 Jakarta dinyalakan. Perayaan itu selayaknya menjadi momen refleksi yang jujur, bukan sekadar seremoni. Dari sekian persoalan yang diwariskan dari generasi ke generasi, mana yang sudah benar-benar diselesaikan dan mana yang masih diteruskan begitu saja?
Kota global bukan hanya soal gedung pencakar langit dan sistem transportasi modern. Ia juga soal bagaimana kota itu mengelola hal-hal yang paling mendasar: air bersih, udara yang layak hirup, dan sampah warganya. Singapura bukan kota bersih karena kebetulan — ia bersih karena memutuskan untuk serius, kemudian konsisten menjalankan keputusan itu selama puluhan tahun tanpa menggantinya dengan instruksi baru setiap tujuh tahun.
Jakarta masih punya waktu untuk membuktikan bahwa kali ini bukan hanya instruksinya yang baru, melainkan sistem yang benar-benar bekerja berbeda dari ujung paling awal. Tapi waktu itu tidak tak terbatas. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
Paradoks terbesar dalam pemilahan sampah Jakarta nampaknya akan kembali mengulang kebijakan administratif. Warga yang sudah susah payah memilah sampahnya mendapati petugas gerobak tetap mencampur semuanya kembali. Jika armada yang ada tidak dirancang untuk sistem terpilah. Pemilahan di rumah gugur di titik paling awal.
Dari Mana Seharusnya Dimulai
Garret Hardin dalam esainya The Tragedy of the Commons (1968) menunjukkan bahwa sumber daya bersama akan terus terdegradasi selama tidak ada mekanisme yang memaksa setiap pihak bertanggung jawab atas kontribusinya. Bantargebang adalah tragedi milik bersama yang dibiarkan terlalu lama. Dan selama sistem tidak memaksa setiap aktor seperti, rumah tangga, bisnis, produsen, pemerintah daerah, menanggung bagian tanggung jawabnya masing-masing, beban itu akan terus mengalir ke satu titik yang sama.
Pembenahan armada pengangkutan agar mendukung sistem terpilah adalah kunci yang paling sering dilewatkan dalam setiap diskusi kebijakan sampah Jakarta. Selama truk pengangkut mencampur sampah yang sudah dipilah warga, kampanye pemilahan adalah energi yang terbuang. Penguatan Bank Sampah sebagai instrumen ekonomi juga menjadi agenda mendesak, warga perlu merasakan nilainya secara langsung.
Prinsip tanggung jawab produsen yang diperluas atau Extended Producer Responsibility perlu ditegakkan lebih serius, produsen yang melempar kemasan plastik ke pasar harus ikut menanggung biaya pengelolaannya, bukan menyerahkan seluruh beban itu kepada pemerintah dan masyarakat. Dan soal Bekasi, hampir empat dekade kota itu menanggung dampak sampah ibu kota. Mekanisme koordinasi formal yang adil dan berkekuatan hukum sudah seharusnya ada jauh sebelum longsor terjadi.
Dua tahun lagi lilin ke-500 Jakarta dinyalakan. Perayaan itu selayaknya menjadi momen refleksi yang jujur, bukan sekadar seremoni. Dari sekian persoalan yang diwariskan dari generasi ke generasi, mana yang sudah benar-benar diselesaikan dan mana yang masih diteruskan begitu saja?
Kota global bukan hanya soal gedung pencakar langit dan sistem transportasi modern. Ia juga soal bagaimana kota itu mengelola hal-hal yang paling mendasar: air bersih, udara yang layak hirup, dan sampah warganya. Singapura bukan kota bersih karena kebetulan — ia bersih karena memutuskan untuk serius, kemudian konsisten menjalankan keputusan itu selama puluhan tahun tanpa menggantinya dengan instruksi baru setiap tujuh tahun.
Jakarta masih punya waktu untuk membuktikan bahwa kali ini bukan hanya instruksinya yang baru, melainkan sistem yang benar-benar bekerja berbeda dari ujung paling awal. Tapi waktu itu tidak tak terbatas. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
(shf)
Lihat Juga :