Soroti Wacana War Ticket Haji, Atalia: Bagaimana dengan Kakek dan Nenek Kita yang Gaptek?

Sabtu, 11 April 2026 - 07:14 WIB
Politikus Partai Golkar itu menilai, wacana ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menganut prinsip "first come first serve" berdasarkan nomor porsi (NOPORS) pendaftaran .

Menurut Atalia, ibadah haji adalah panggilan jiwa, bukan ajang balapan klik. Jika sistem war ticket diterapkan, ia meyakini, pemenang memiliki gawai super cepat, koneksi internet terbaik, dan kemampuan finansial instan.

"Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan," tegas Atalia.

Atalia menjelaskan, sistem antrean saat ini memungkinkan dana setoran awal jemaah (Rp 25 juta) dikelola secara produktif oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat dari pengelolaan inilah yang selama ini digunakan untuk mensubsidi biaya haji, sehingga BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) bisa ditekan.

"Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung (lumpsum), dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering. Siapa yang akan menyubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan naik drastis?" tanya Atalia.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!