Antisipasi Krisis Energi, Pemerintah Diminta Benahi Transportasi Publik

Senin, 06 April 2026 - 17:49 WIB
Ia mengkritik tersendatnya pembangunan angkutan umum di berbagai kota besar akibat efisiensi anggaran. Huda mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi menggenjot sistem Buy The Service (BTS).

"Saat ini transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi hanya di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, sangat membutuhkan penanganan serius atas ketersediaan transportasi massal yang memadai," ujarnya.

Politikus PKB ini meminta pemerintah berani mengalihkan sebagian subsidi BBM kendaraan pribadi untuk memperkuat subsidi operasional atau Public Service Obligation (PSO) angkutan umum. Langkah ini bertujuan agar tarif transportasi massal tetap terjangkau dan layanannya semakin luas.

"Jika terjangkau kami yakin transportasi publik akan jadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM," katanya.

Langkah ini, lanjut Huda harus dibarengi dengan kebijakan tegas dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah bisa menggunakan instrumen manajemen parkir, penerapan ERP, maupun pembatasan tahun kendaraan di wilayah-wilayah tertentu.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!