Imbas Konflik Timteng, DPR Dorong Penggunaan BBM Subsidi Utamakan Transportasi Publik

"Beban subsidi solar secara keseluruhan tidak lebih dari Rp20 triliun. Namun, penggunaan BBM subsidi saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor transportasi publik dan logistik massal, tetapi juga oleh kendaraan pribadi," ujar BHS.

BHS menekankan pentingnya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, yakni hanya kepada transportasi publik dan logistik massal. Lebih lanjut, Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini berharap agar pemerintah dapat memprioritaskan BBM subsidi kepada transportasi laut dan ferry penyeberangan, mengingat sektor ini memiliki fungsi ganda sebagai infrastruktur jembatan sekaligus alat transportasi publik.

Berdasarkan data BPH Migas, penggunaan BBM subsidi pada sektor transportasi laut dan penyeberangan hanya sekitar 1% dari total konsumsi solar subsidi nasional yang mencapai 18,8 juta kiloliter atau setara sekitar Rp18,8 triliun. Porsi penggunaan BBM subsidi oleh transportasi laut dan angkutan penyeberangan tersebut relatif kecil dan tidak membebani negara.

“Namun memiliki dampak yang sangat besar dalam mencegah kenaikan biaya logistik serta menjaga stabilitas ekonomi antar pulau," ucapnya.