Imbas Konflik Timteng, DPR Dorong Penggunaan BBM Subsidi Utamakan Transportasi Publik
Selasa, 31 Maret 2026 - 16:30 WIB
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengapresiasi langkah pemerintah yang tidak menaikkan BBM imbas konflik Timur Tengah. Foto/SindoNews
JAKARTA - Langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, khususnya pertalite dan solar, di tengah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mendapat apresiasi. Terkait hal itu, pemerintah diminta memprioritaskan penggunaan BBM subsidi untuk transportasi publik.
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah tepat mencegah terjadinya inflasi serta menjaga daya beli Masyarakat. Alhasil, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% tidak terhambat.
Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi VII DPR ini mencontohkan kebijakan serupa di Malaysia, yang hingga saat ini harga BBM subsidi belum mengalami kenaikan. RON 95 masih berada di kisaran 1,99 ringgit atau sekitar Rp8.800 per liter, sementara diesel berada di level 2,15 ringgit atau sekitar Rp9.000 per liter.
Baca juga: Minyak Dunia Melambung, Pemerintah Buka Opsi Kerek Harga BBM Subsidi
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah tepat mencegah terjadinya inflasi serta menjaga daya beli Masyarakat. Alhasil, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% tidak terhambat.
Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi VII DPR ini mencontohkan kebijakan serupa di Malaysia, yang hingga saat ini harga BBM subsidi belum mengalami kenaikan. RON 95 masih berada di kisaran 1,99 ringgit atau sekitar Rp8.800 per liter, sementara diesel berada di level 2,15 ringgit atau sekitar Rp9.000 per liter.
Baca juga: Minyak Dunia Melambung, Pemerintah Buka Opsi Kerek Harga BBM Subsidi
Lihat Juga :