Kasus Andrie Yunus Harus Tuntas, Indonesia Harus Kita Rawat
Sabtu, 28 Maret 2026 - 12:54 WIB
Jelas tidak adil apabila sebuah institusi yang selama ini menjadi pilar pertahanan negara, kemudian diseret dalam penilaian publik sebelum ada fakta hukum yang jelas. Bukankah prinsip dasar dalam hukum adalah praduga tak bersalah. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga harus dijunjung dalam menilai institusi.
Menjaga objektivitas berarti tidak mencampuradukkan antara tanggung jawab personal dan kehormatan organisasi. Bahkan untuk menjaga kehormatan militer, Letjen Yudi Abrimantyo mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, secara kesatria.
Sebuah contoh baik untuk ditiru oleh para pejabat negeri, baik militer, kepolisian, pegawai negeri, dan para penegak hukum, tanpa harus diminta. Sebagai institusi, TNI memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat luas, yaitu memastikan hukum ditegakkan secara adil.
Profesionalisme TNI justru ditunjukkan melalui komitmennya untuk mendukung proses hukum yang berjalan, serta tidak memberikan ruang bagi pelanggaran oleh siapa pun di dalamnya. Dengan kata lain, menjaga TNI tetap profesional adalah bagian dari menjaga negara itu sendiri.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal kasus ini. Kritik dan pengawasan publik adalah bagian dari demokrasi, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Ketika aktivis diduga menjadi proksi pihak asing, maka di negara mana pun, dia tidak hanya dianggap sebagai aktivis yang kritis. Melainkan akan dianggap menjadi musuh negara dan akan berhadapan dengan aktor negara.
Terdapat kemiripan narasi antara tragedi Tiananmen 1989 di Tiongkok dan demonstrasi di Iran awal 2026. Terutama dalam hal tuduhan pemerintah terhadap "agen asing" sebagai dalang kerusuhan. Apalagi di tengah situasi politik global yang memanas.
Protes besar-besaran pada akhir Desember 2025 dan memanas pada Januari 2026 di berbagai wilayah Iran, termasuk Teheran, dipicu oleh krisis ekonomi, inflasi tinggi, dan melemahnya mata uang rial.
Otoritas Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei dan Presiden Masoud Pezeshkian, menuding Amerika Serikat (Donald Trump) dan Israel (Mossad) berada di balik demonstrasi untuk menciptakan kerusuhan dan menggulingkan rezim.
Begitu juga demonstrasi pro-demokrasi oleh mahasiswa dan warga terjadi di Beijing, Tiongkok, pada April hingga Juni 1989, menuntut reformasi politik dan pemberantasan korupsi.
Menjaga objektivitas berarti tidak mencampuradukkan antara tanggung jawab personal dan kehormatan organisasi. Bahkan untuk menjaga kehormatan militer, Letjen Yudi Abrimantyo mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, secara kesatria.
Sebuah contoh baik untuk ditiru oleh para pejabat negeri, baik militer, kepolisian, pegawai negeri, dan para penegak hukum, tanpa harus diminta. Sebagai institusi, TNI memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat luas, yaitu memastikan hukum ditegakkan secara adil.
Profesionalisme TNI justru ditunjukkan melalui komitmennya untuk mendukung proses hukum yang berjalan, serta tidak memberikan ruang bagi pelanggaran oleh siapa pun di dalamnya. Dengan kata lain, menjaga TNI tetap profesional adalah bagian dari menjaga negara itu sendiri.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal kasus ini. Kritik dan pengawasan publik adalah bagian dari demokrasi, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Agen Asing
Ketika aktivis diduga menjadi proksi pihak asing, maka di negara mana pun, dia tidak hanya dianggap sebagai aktivis yang kritis. Melainkan akan dianggap menjadi musuh negara dan akan berhadapan dengan aktor negara.
Terdapat kemiripan narasi antara tragedi Tiananmen 1989 di Tiongkok dan demonstrasi di Iran awal 2026. Terutama dalam hal tuduhan pemerintah terhadap "agen asing" sebagai dalang kerusuhan. Apalagi di tengah situasi politik global yang memanas.
Protes besar-besaran pada akhir Desember 2025 dan memanas pada Januari 2026 di berbagai wilayah Iran, termasuk Teheran, dipicu oleh krisis ekonomi, inflasi tinggi, dan melemahnya mata uang rial.
Otoritas Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei dan Presiden Masoud Pezeshkian, menuding Amerika Serikat (Donald Trump) dan Israel (Mossad) berada di balik demonstrasi untuk menciptakan kerusuhan dan menggulingkan rezim.
Begitu juga demonstrasi pro-demokrasi oleh mahasiswa dan warga terjadi di Beijing, Tiongkok, pada April hingga Juni 1989, menuntut reformasi politik dan pemberantasan korupsi.
Lihat Juga :