Sekolah Daring Batal, DPR: Hemat Boleh, tapi Pendidikan Tidak Boleh Ikut Dikorbankan

JAKARTA - Komisi X DPR mengingatkan agar pemerintah ke depan tidak tergesa-gesa dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Setiap kebijakan pendidikan, pemerintah perlu melakukan kajian yang matang dan tidak bersifat reaktif.

Hal ini disampaikan anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly menanggapi langkah pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional mulai April 2026.



“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” kata pria yang akrab disapa Amure, Jumat (27/3/2026).

Baca juga: Pemerintah Batal Terapkan Pembelajaran Daring bagi Siswa