Pemerintah Matangkan Rumusan Kebijakan WFH ASN dan Swasta
Sabtu, 21 Maret 2026 - 17:24 WIB
Baca Juga: Hemat BBM, Pemerintah Terapkan WFH ASN dan Swasta Usai Lebaran
"Tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat," ujarnya.
Prasetyo mengatakan bahwa dalam pembahasan awal, pemerintah mempertimbangkan penerapan WFH minimal satu hari dalam seminggu. "Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu, salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home, paling tidak satu, satu hari dalam satu minggu," ujarnya.
Prasetyo kembali memastikan bahwa kebijakan ini masih dikaji untuk segera difinalkan. "Sedang kita godok untuk kita finalkan untuk sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat."
Lebih lanjut, Prasetyo meluruskan bahwa kebijakan WFH tidak akan berlaku untuk semua sektor. "Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut. Makanya minta waktu untuk itu kita matangkan," pungkasnya.
"Tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat," ujarnya.
Prasetyo mengatakan bahwa dalam pembahasan awal, pemerintah mempertimbangkan penerapan WFH minimal satu hari dalam seminggu. "Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu, salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home, paling tidak satu, satu hari dalam satu minggu," ujarnya.
Prasetyo kembali memastikan bahwa kebijakan ini masih dikaji untuk segera difinalkan. "Sedang kita godok untuk kita finalkan untuk sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat."
Lebih lanjut, Prasetyo meluruskan bahwa kebijakan WFH tidak akan berlaku untuk semua sektor. "Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut. Makanya minta waktu untuk itu kita matangkan," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :