Selesaikan Konflik di Papua, Pemerintah Harus Lakukan Pendekatan Holistik
Jum'at, 18 September 2020 - 14:41 WIB
Komisi I DPR prihatin dan berbelasungkawa atas meninggalnya anggota TNI Serka Sahlan pada Kamis (17/9/2020) di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) prihatin dan berbelasungkawa atas meninggalnya anggota TNI Serka Sahlan pada Kamis (17/9/2020) di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua . Almarhum diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).
(Baca juga: KKB di Papua Kembali Berulah, Warga Sipil dan TNI Jadi Korban)
Sebelumnya, KKB juga menyerang tukang ojek bernama Badawi hingga meninggal dunia. Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, penyerangan beruntun ini perlu ditangani secara serius agar tidak ada korban jiwa lagi.
(Baca juga: Kontak Tembak dengan OPM, 1 Anggota Koramil Hitadipa Papua Gugur)
"Pada tahun 2020 menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir, kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 orang terluka," ujar Sukamta melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (18/9/2020).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak pemerintah memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua. "Pemerintah perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI/Polri," ucapnya.
Sukamta meminta penanganan masalah di Papua dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah. Hal itu untuk membuat ruang gerak gerakan separatis semakin sempit.
"Saya yakin mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI. Hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme papua merdeka. Akan tetapi, yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri," kata Sukamta.
Dia menerangkan pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa meredakan konflik. Artinya, masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah.
(Baca juga: KKB di Papua Kembali Berulah, Warga Sipil dan TNI Jadi Korban)
Sebelumnya, KKB juga menyerang tukang ojek bernama Badawi hingga meninggal dunia. Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, penyerangan beruntun ini perlu ditangani secara serius agar tidak ada korban jiwa lagi.
(Baca juga: Kontak Tembak dengan OPM, 1 Anggota Koramil Hitadipa Papua Gugur)
"Pada tahun 2020 menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir, kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 orang terluka," ujar Sukamta melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (18/9/2020).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak pemerintah memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua. "Pemerintah perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI/Polri," ucapnya.
Sukamta meminta penanganan masalah di Papua dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah. Hal itu untuk membuat ruang gerak gerakan separatis semakin sempit.
"Saya yakin mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI. Hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme papua merdeka. Akan tetapi, yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri," kata Sukamta.
Dia menerangkan pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa meredakan konflik. Artinya, masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah.
tulis komentar anda