Lemkapi: Usulan Pemilihan Kapolri Tanpa melalui Komisi III DPR Kurang Tepat

JAKARTA - Usulan pemilihan Kapolri cukup oleh Presiden dan tidak perlu lewat Komisi III DPR dinilainya kurang tepat. Sebab dengan lewat DPR maka ada kontrol terhadap institusi tersebut.

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menegaskan, pemilihan Kapolri harus lewat persetujuan DPR agar ada kontrol terhadap Presiden dalam menggunakan Polri saat menjalankan pemerintahan.



"Hasil kajian akademik yang kami lakukan, pemilihan Kapolri tetap harus minta persetujuan DPR biar ada kontrolnya,” kata Edi Hasibuan dalam webinar nasional bertema "Kedudukan Polri Dalam Kacamata Akademik" yang diselengarakan Asosiasi Dosen Ilmu hukum dan Kriminologi indonesia (ADIHGI), Senin (9/3/2026).

Baca juga: Deretan Brigjen Dapat Promosi Jabatan Jadi Irjen Pol pada Akhir Februari 2026, Ini Namanya