Tewasnya Khamenei, Bangkitnya Turki, dan Masa Depan Palestina

Keadilan tidak boleh menjadi turunan dari rivalitas kekuatan. Ia harus menjadi fondasi perjuangan itu sendiri.

Apakah Pelemahan Iran Menguntungkan Palestina?

Secara militer, melemahnya Iran bisa mengurangi kapasitas dukungan terhadap kelompok perlawanan. Secara politik, ia bisa mengurangi polarisasi kawasan. Namun, tidak ada jaminan bahwa tekanan terhadap Iran otomatis menghasilkan konsesi Israel terhadap Palestina. Karena pada dasarnya motif pergulatan dua kubu (AS-Israel vs Iran) itu berkaitan erat dengan pengaruh politik regional dan kepentingan kemanan nasional masing-masing.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan keseimbangan kekuatan sering kali memperkuat aktor yang paling stabil dan paling didukung secara internasional. Jika tidak ada tekanan global berbasis hukum internasional, perubahan geopolitik justru bisa memperkuat status quo. Ini yang sering tidak disadari oleh para pengamat dan aktifis pro-Palestina.

Masa Depan: Tiga Skenario

Pertama, Polarisasi meningkat. Konflik Iran–Israel melebar, kawasan terfragmentasi, dan isu Palestina semakin terseret dalam blok geopolitik. Ini yang tidak kita harapkan terjadi.

Kedua, Multipolaritas pragmatis. Turki, negara Arab, dan kekuatan besar membangun keseimbangan baru yang lebih stabil, membuka ruang diplomasi Palestina. Ini tentu positif buat perjuangan Palestina.

Ketiga, Normalisasi luas tanpa keadilan. Negara-negara kawasan memprioritaskan stabilitas ekonomi dan keamanan, sementara isu Palestina terpinggirkan dan terkubur seperti skema ‘Abraham Accord’ dan batas tertentu ‘Board of Peace’ yang mengusung jargon: Peace for Prosperity. Skenario ketiga adalah yang paling berbahaya secara moral.

Eskalasi militer dan pergeseran poros kekuatan tidak otomatis membawa keadilan. Palestina membutuhkan legitimasi moral global, bukan sekadar dukungan blok tertentu. Jika dunia Islam—dari Ankara hingga Riyadh, dari Kairo hingga Islamabad dan dari Tanja hingga Jakarta—mampu memisahkan solidaritas kemanusiaan dari kepentingan sempit, maka peluang diplomasi yang lebih bermartabat bisa terbuka.

Namun jika Palestina terus dijadikan pion dalam permainan hegemoni politik dan militer, maka setiap perubahan peta kekuatan hanya akan memindahkan pusat konflik, bukan menyelesaikannya.

Di tengah gemuruh geopolitik, pertanyaannya tetap sama: apakah kawasan ini akan memilih keseimbangan berbasis kekuatan, atau keberanian untuk menegakkan keadilan?